Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar kegiatan Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 bersama insan media. Acara tersebut berlangsung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Minggu (28/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.

Dalam paparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan fakta menarik terkait kondisi jalan provinsi di Lampung. Meski selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, berdasarkan data, kondisi jalan mantap di Lampung justru berada di atas rata-rata nasional.

"Rata-rata jalan provinsi di Indonesia itu sekitar 75 persen dalam kondisi mantap, sementara Lampung sudah berada di angka 77 persen," ujar Gubernur Mirzan. 

Namun demikian, ia menilai persoalan utama bukan semata pada data, melainkan pada kebijakan pembangunan jalan yang selama ini diterapkan. 

Menurutnya, pembangunan jalan sebelumnya lebih difokuskan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di kawasan perkebunan dengan kepadatan lalu lintas rendah dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak.

"Contohnya ruas jalan dari Tulang Bawang Barat ke Way Kanan, jalannya bagus tapi yang lewat tidak banyak. Ke depan, kebijakan ini kita ubah," tegasnya.

Baca juga : Pemprov Lampung Gelar Diskusi Kaleidoskop Pembangunan 2025, Gubernur Tekankan Capaian Bersama dan Fondasi Hilirisasi Ekonomi

Pemprov Lampung, lanjut Mirzan, kini menggeser prioritas pembangunan jalan ke wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Kebijakan ini akan diterapkan pada periode 2025 hingga 2027 agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Meski anggaran infrastruktur jalan pada tahun ini kurang dari Rp400 miliar dan relatif kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dampaknya dinilai signifikan. 

"Dengan anggaran tersebut, manfaatnya bisa dirasakan oleh sekitar 5 juta penduduk Lampung," kata dia.

Gubernur juga menjelaskan, untuk membangun seluruh jalan di Lampung agar mulus dibutuhkan anggaran sekitar Rp4 triliun. Namun, untuk memastikan jalan tidak berlubang, anggaran yang dibutuhkan tidak lebih dari Rp60 miliar. 

Karena itu, Pemprov Lampung memilih strategi menutup lubang terlebih dahulu sebelum melakukan peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh.

Setiap tahun, kondisi jalan di Lampung mengalami degradasi sekitar 4 persen atau setara 70 kilometer, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp140 miliar per tahun. 

Tahun ini, degradasi tersebut berhasil ditekan menjadi 2 persen. Pemprov Lampung menargetkan pada 2027-2028, sebanyak 90 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap dan dibangun dengan konstruksi beton, bukan aspal.

"Kendaraan pertanian di Lampung bebannya di atas 20 ton. Kalau kita pakai beton, umur jalan lebih panjang dan biaya logistik bisa lebih murah," jelas Mirzan. 

Pada tahun 2026 mendatang, Pemprov Lampung menargetkan capaian jalan mantap mencapai 84 persen. Pendanaan akan bersumber dari berbagai skema, mulai dari APBD, pinjaman daerah, IJD, hingga kolaborasi dengan pihak swasta.

Selain infrastruktur, Gubernur Mirzani juga menyinggung kondisi fiskal daerah. Pada 2024, Lampung mengalami deviasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun, termasuk tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga sekitar Rp600 miliar. 

Selain itu, terdapat Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak terbayarkan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak masuk, seperti potensi dari BUMD Lampung Energi Berjaya yang seharusnya mencapai Rp300 miliar dan pendapatan dari pelepasan aset Way Dadi.

"Perencanaan sebelumnya sudah dibuat, tapi kondisi fiskalnya tidak memungkinkan. Karena itu, tahun ini kita tata ulang," ujarnya.

Pemprov Lampung kemudian menetapkan program prioritas dalam APBD, yakni pembangunan jalan, drainase, pupuk organik cair (POC), kelas migran vokasi, dan pendidikan.

"Kami memilih program yang benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat," tegasnya.

Terkait peningkatan PAD, Mirzani mengakui tantangan masih besar, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan setiap tahun masih di bawah 30 persen.

"Kalau tidak ada program pemutihan, ini cukup berat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan PAD dari pajak serta menggali potensi-potensi pendapatan baru," pungkas Gubernur. (*)