‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menjelang pergantian tahun 2026, Khilafatul Muslimin menegaskan komitmennya terhadap persatuan bangsa serta penghormatan atas kemajemukan masyarakat Indonesia.

‎Juru Bicara Khilafatul Muslimin, Abu Salma, menyampaikan bahwa selama ini organisasi yang mereka jalankan kerap disalahpahami oleh publik.

‎Menurutnya, berbagai stigma muncul karena kurangnya ruang dialog dan klarifikasi langsung.

‎“kami ingin meluruskan pandangan yang berkembang agar masyarakat memahami posisi kami secara utuh,” ujar Abu Salma saat kepada awak media, saat diwawancarai di Bandar Lampung, Senin (29/12/2025).

‎Ia menegaskan, konsep khilafah yang dianut Khilafatul Muslimin tidak dimaknai sebagai upaya merebut kekuasaan atau mengganti sistem ketatanegaraan Indonesia.

Khilafah, kata dia, dipahami sebagai ikatan persaudaraan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama.

‎“Kami tidak pernah memiliki agenda untuk mengubah sistem politik Indonesia ataupun mengganggu kedaulatan negara,” tegasnya.

‎Abu Salma juga menyinggung soal simbol negara yang kerap menjadi sorotan.

Ia menegaskan bahwa penggunaan dan penghormatan terhadap Bendera Merah Putih tidak bertentangan dengan keyakinan keagamaan yang dianut Khilafatul Muslimin.

‎“Bendera negara adalah simbol kebangsaan. Menghormatinya tidak mengubah akidah kami,” katanya.

‎Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kontribusi Khilafatul Muslimin terhadap bangsa tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga melalui pembinaan karakter masyarakat.

Menurutnya, pembinaan moral dan spiritual merupakan bagian dari pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

‎“Kami membina warga agar taat hukum, jujur, dan menjauhi perilaku menyimpang. Itu bentuk kontribusi kami untuk Indonesia,” ujarnya.

‎Sementara itu, Humas Khilafatul Muslimin, Ustaz Zulmar, menegaskan bahwa organisasinya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Ia menyebut anggapan yang menyatakan Khilafatul Muslimin ingin mengganti Pancasila sebagai penilaian sepihak.

‎“Kesimpulan itu muncul tanpa mendengar penjelasan langsung dari kami,” kata Zulmar.

‎Ia menjelaskan bahwa aktivitas Khilafatul Muslimin berfokus pada pelaksanaan ajaran agama secara berjamaah dan tidak diarahkan pada kepentingan politik praktis.

‎“Bagi kami, berjamaah adalah ibadah. Itu tidak sama dengan gerakan politik,” ujarnya.

‎Zulmar menambahkan, Khilafatul Muslimin tetap menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, termasuk kepemilikan identitas resmi.

Ia juga menyebut pimpinan Khilafatul Muslimin telah menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila sejalan dengan ajaran Islam.

‎Selain itu, semangat kebangsaan diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan di sejumlah daerah, mulai dari pendirian pesantren secara mandiri, layanan kesehatan gratis, hingga aksi sosial kemasyarakatan.

‎“Kami berupaya hadir di tengah masyarakat dan memberi manfaat tanpa membedakan latar belakang,” pungkasnya. (*)