Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menjelang tutup tahun 2025, kinerja pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Lampung secara statistik menunjukkan tren yang membaik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Lampung berada di atas 5 persen, inflasi tahunan pada November 2025 terkendali di level 1,14 persen (year-on-year), serta angka kemiskinan turun menjadi 10 persen pada Maret 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung juga meningkat menjadi 73,98 dan masuk kategori tinggi.

Menanggapi capaian tersebut, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung menggelar diskusi terbatas untuk mencermati perkembangan dan tantangan perekonomian Lampung.

Diskusi berlangsung pada Selasa (30/12/2025) dan dihadiri jajaran pengurus inti serta Dewan Pakar dan Dewan Penasihat ISEI Lampung.

Ketua ISEI Cabang Lampung, Dr. Usep Syaipudin, menyampaikan bahwa capaian indikator makro ekonomi perlu dibaca lebih dalam, terutama terkait sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat secara langsung.

“Angka-angka makro memang menunjukkan perbaikan, tetapi persepsi dan pengalaman masyarakat di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan capaian tersebut,” ujarnya.

Diskusi tersebut menyoroti pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang 2025 yang relatif lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas produksi dan konsumsi meningkat, sementara stabilitas harga tetap terjaga. Namun, ISEI menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya inklusif.

Data ketenagakerjaan menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung pada 2025 hanya naik tipis sebesar 0,02 poin. Namun, pertumbuhan setengah menganggur tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 15,38 persen.

Kenaikan TPT tertinggi terjadi di Kabupaten Tanggamus sebesar 0,25 poin, sementara penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 0,41 poin.

Adapun TPT Kota Bandar Lampung tercatat naik menjadi 7,53 persen, lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

"ISEI juga mencatat adanya variasi kondisi pasar kerja antar daerah. TPT di Lampung Barat tercatat 2,11 persen, Tanggamus 3,44 persen, Lampung Timur 3,18 persen, dan Lampung Selatan 4,67 persen, " jelasnya. 

Selain ketenagakerjaan, penurunan angka kemiskinan menjadi perhatian khusus. BPS mencatat jumlah penduduk miskin Lampung turun sekitar 52,3 ribu orang dalam enam bulan terakhir hingga Maret 2025.

Meski demikian, ISEI menilai kerentanan kemiskinan masih tinggi, terutama karena sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidup pada sektor informal dengan pendapatan tidak tetap.

“Banyak rumah tangga berada sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sedikit guncangan ekonomi bisa mendorong mereka kembali jatuh miskin,” kata salah satu Dewan Pakar ISEI.

Meski IPM meningkat, laporan pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung masih didominasi persoalan layanan publik, infrastruktur, dan prosedur yang dinilai berbelit.

"Ke depan pemerintah daerah perlu menggeser orientasi kebijakan dari sekadar serapan anggaran dan kepatuhan administratif menuju dampak nyata yang dirasakan masyarakat, " ungkapnya. 

Menutup diskusi, ISEI Lampung menegaskan bahwa capaian ekonomi Lampung sepanjang 2025 merupakan modal penting untuk 2026.

Namun, modal tersebut harus diiringi dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. (*)