Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berjanji segera menyelesaikan persoalan tunda bayar. Tunda bayar terpaksa dilakukan karena adanya keterbatasan kas daerah.

Mirzani mengatakan laporan mengenai tunda bayar telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

“Saya dilaporkan oleh Pak Sekda ada tunda bayar untuk 2025, dan insyaallah segera diatasi oleh Pak Sekda, tidak lama lagi,” kata Mirzani, Senin (5/1/2026).

Mirzani mengakui tunda bayar bukan kali pertama terjadi. Kondisi ini merupakan tahun kedua Pemprov Lampung menghadapi situasi serupa.

“Sebenarnya ini sudah tahun kedua mengalami tunda bayar. Awal 2025 kita tunda bayar Rp400 miliar dan akhir 2025 Rp150 miliar. Yang jelas sebelumnya juga ada tunda bayar dan tidak masalah karena segera terselesaikan. Tahun ini ada tunda bayar, insyaallah segera teratasi,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan hingga saat ini kepastian jumlah nominal tunda bayar masih dalam proses perhitungan. Data tersebut tengah direkonsiliasi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Untuk jumlahnya kita masih menunggu perhitungan. Sedang proses di masing-masing OPD, mana yang tunda bayar, mana yang gagal pelaksanaannya, mana yang tidak dilaksanakan atau putus kontrak. Data ini sedang direkonsiliasi antara OPD dengan BPKAD,” kata Marindo.

Ia menambahkan, hasil rekonsiliasi tersebut nantinya akan melalui proses review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dan dianggarkan kembali pada tahun 2026.

“Tentunya nanti ada proses review dari APIP untuk memastikan itu dan selanjutnya dianggarkan pada 2026 secepatnya,” ujarnya.

Marindo menegaskan tunda bayar merupakan risiko fiskal yang sebenarnya telah diupayakan untuk dihindari sejak tahap perencanaan APBD.

“Pada perencanaan awal kita optimistis bersama DPRD, namun dalam pelaksanaannya PAD tidak mencapai target. Kegagalan pembayaran ini merupakan risiko yang harus dihadapi dan tentunya harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Masih Banyak Komplain dari Masyarakat

Pada hari yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengumpulkan OPD untuk membahas arah pembangunan. Rapat koordinasi (rakor) tersebut digelar di Balai Keratun, Kantor Pemprov Lampung.

Dalam rakor tersebut, Mirzani menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat disiplin internal aparatur, serta mendorong kolaborasi lintas sektor sepanjang tahun 2026.

Mirzani menjelaskan, rakor atau briefing bersama pejabat eselon II dan III tersebut membahas target-target strategis Pemprov Lampung pada 2026 yang menjadi fokus utama seluruh OPD dan aparatur sipil negara (ASN).

“Di 2026 ini kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, kita perkuat disiplin internal, serta membangun semangat dan fokus dalam mendorong program-program, baik program pusat maupun provinsi. Selain itu, kolaborasi juga harus semakin diperkuat,” ujar Mirzani.

Ia menekankan pelayanan publik menjadi prioritas utama Pemprov Lampung ke depan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program sepanjang 2025, masih terdapat keluhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti secara lebih cepat dan responsif oleh OPD.

“Pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik. Masih banyak komplain dari masyarakat, dan ini kita minta agar seluruh OPD semakin responsif dan memiliki semangat melayani,” tegasnya.

Mirzani juga memaparkan sejumlah program pembangunan yang akan terus dilanjutkan pada 2026. Salah satunya pengembangan program pupuk cair organik (PCO) di seluruh desa di Provinsi Lampung.

“Kita ingin melanjutkan program pupuk cair organik. Targetnya, seluruh desa di Lampung memiliki fasilitas pembuatan pupuk cair. Tahun 2025 kemarin sudah berjalan di sekitar 500 desa dan alhamdulillah banyak peningkatan yang terjadi,” ungkapnya.

Selain itu, Pemprov Lampung juga akan melanjutkan program pemasangan dryer atau alat pengering hasil pertanian. Pada 2026, sekitar 100 desa ditargetkan mendapatkan fasilitas tersebut guna membantu petani dalam proses pengeringan komoditas pertanian dan meningkatkan nilai tambah hasil panen.

“Kita lanjutkan juga pemasangan dryer di desa-desa agar pengeringan komoditas lebih mudah dan hasil pertanian memiliki nilai tambah,” katanya.

Program pembangunan infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Pemprov Lampung sebagai bagian dari upaya mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Mirzani berharap seluruh OPD dan pegawai di lingkungan Pemprov Lampung memiliki kesamaan visi, fokus, serta komitmen kuat dalam mewujudkan target pembangunan tahun 2026 yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Lampung. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Rabu 07 Januari 2026 dengan judul "Mirzani Janji Segera Selesaikan Tunda Bayar”