Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi Lampung belum berjalan optimal. Dari target penyaluran 43.826 ton sepanjang 2025, realisasinya baru mencapai 17.759 ton. Rendahnya serapan tersebut menunjukkan beras SPHP masih kurang diminati masyarakat meski dijual dengan harga lebih murah.

Pimpinan Wilayah Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kanwil Lampung, Rindo Safutra, mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran, khususnya di Provinsi Lampung.

“Sepanjang tahun 2025, Bulog Lampung telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 17.759 ton dari target 43.826 ton,” ujar Rindo, Senin (12/1/2026).

Menurut Rindo, selama ini beras SPHP disalurkan melalui 949 Toko Mitra SPHP yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau.

Ia menjelaskan, pada tahun 2026 program SPHP masih akan terus dilanjutkan menggunakan sisa kuota tahun sebelumnya.

“Hingga 11 Januari 2026, realisasi penyaluran beras SPHP di Provinsi Lampung telah mencapai 18.148 ton,” katanya.

Beras SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kilogram untuk zona 1, Rp13.100 per kilogram untuk zona 2, dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar masyarakat dapat membeli beras SPHP lebih dari dua pack per orang. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan distribusi dan memperluas akses pangan terjangkau.

Usulan tersebut akan diajukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memastikan kebijakan berjalan terkoordinasi dan mendukung efektivitas distribusi pangan bersubsidi.

“Iya, mudah-mudahan setiap orang bisa beli beras SPHP lebih dari dua pack. Kita akan ajukan dulu ke Bapanas supaya turnover-nya juga banyak,” kata Rizal di sela Rapat Kerja Nasional di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Kebijakan pembelian beras SPHP di atas dua pack sebelumnya telah diterapkan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi seluruh masyarakat.

Rizal menegaskan kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat distribusi beras program SPHP. Sepanjang 2025, realisasi beras subsidi mencapai 802.939 ton dari target 1,5 juta ton.

Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP pada 2026 sebanyak 1,5 juta ton dengan distribusi berkelanjutan sepanjang tahun tanpa terputus. Evaluasi menunjukkan distribusi SPHP sebelumnya belum optimal karena terfragmentasi dan sempat terhenti beberapa bulan, sehingga realisasi jauh dari target pemerintah.

Ke depan, mekanisme distribusi SPHP tetap sama, namun lebih fleksibel, terutama dalam jumlah pembelian per orang agar penyaluran lebih efektif dan merata.

“Penyaluran beras SPHP tahun ini ditargetkan 1,5 juta ton. Strateginya akan kami laksanakan sepanjang tahun, jadi tidak seperti sebelumnya yang terpotong-potong,” ujar Rizal.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan beras nasional pada awal 2026 dalam kondisi aman dengan harga yang terkendali, didukung posisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang kuat serta berbagai program distribusi pangan kepada masyarakat.

Direktur Distribusi Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengatakan stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 tercatat sebesar 3,36 juta ton, terdiri atas CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.

“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” kata Rachmi di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Ia menegaskan capaian swasembada beras pada 2025 seiring kuatnya produksi dan cadangan nasional, yang menjadi dasar bagi upaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi di tingkat konsumen.

Selain menjaga kecukupan cadangan, pemerintah juga terus memperkuat langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar.

Rachmi menjelaskan, meskipun pasokan nasional dalam kondisi kuat, pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, serta kondisi wilayah tertentu.

Menurutnya, swasembada mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin pasokan. Namun, harga di tingkat konsumen tetap bisa berfluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan.

Bapanas juga mencatat, sebagian besar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki serta mengelola cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Rabu 14 Januari 2025 dengan judul “Beras SPHP Tidak Terserap Maksimal”