Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat posisinya sebagai lokomotif pangan nasional guna mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia terkait kemandirian pangan.

Salah satu langkah strategis yang tengah dimatangkan adalah pengembangan sentra kedelai di kawasan Register 1 Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian yang membutuhkan perluasan ruang.

"Kita ingin melakukan ekstensifikasi, salah satunya di Register 1 Way Pisang. Terkait detailnya, kita nanti akan berdiskusi dengan Kementerian Kehutanan. Komoditasnya jagung dan kedelai, yang menanam adalah masyarakat jadi tujuannya non-komersial," ujarnya saat dimintai keterangan, Kamis (15/1/2026).

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menekankan urgensi pengembangan kawasan kedelai ini.

Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor, khususnya dari Amerika Serikat, masih sangat tinggi hingga hampir menyentuh angka 100 persen.

"Kita kan tahu bahwa kedelai ini sampai saat ini masih impor malah

hampir 100 persen Indonesia kedelainya masih impor dari Amerika. Maka kita membutuhkan pengembangan kawasan kedelai dan ini juga menjadi kebijakan presiden," kata dia.

Elvira menjelaskan, potensi lahan di Way Pisang mencapai kurang lebih 3.000 hektare. Namun, ia mengakui bahwa budidaya kedelai memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan jagung atau padi, terutama bagi petani yang belum berpengalaman.

"Perlu penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), bantuan benih, alat mesin pertanian (alsintan), hingga pendampingan budidaya secara intensif. Ini benar-benar harus kita dampingi," jelasnya.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, Pemprov Lampung berencana mereplikasi kesuksesan panen kedelai di Lampung Utara yang dilakukan di lahan Lanal (Pangkalan TNI AL) bersama Menteri Pertahanan beberapa waktu lalu.

"Harapan kita, dengan pola perhutanan sosial atau skema lainnya, kita bisa memperluas pengembangan kawasan kedelai dengan meminta pendampingan dari ahli, seperti Profesor Ali yang kemarin mendampingi Lanal di Lampung Utara," tambah Elvira.

Selain aspek teknis budidaya, Pemprov Lampung juga tengah merumuskan jaminan ekonomi bagi para petani. Hal ini meliputi akses permodalan serta kepastian pasar (off-taker) yang akan menampung hasil panen.

"Jaminan harga dan akses permodalan nanti kita bahas, termasuk siapa off-taker-nya dan berapa harganya, agar petani mendapatkan kepastian," pungkas Elvira. (*)