• Senin, 19 Januari 2026

Serapan Anggaran Lampung Barat 2025 Tak Capai Target, Pemkab Dorong OPD Tingkatkan Kualitas Belanja

Senin, 19 Januari 2026 - 10.10 WIB
45

Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, saat menghadiri upacara rutin di halaman kantor bupati setempat, Senin (19/1/2026). Foto: Echa/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di tahun 2025 tak mencapai target atau hanya 92,66 persen atau sebesar Rp1,013 triliun dari total pagu anggaran Rp1,094 triliun.

Hasil tersebut dinilai mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup efektif di tengah berbagai tantangan pelaksanaan program daerah.

Realisasi anggaran itu menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin.

Penyerahan penghargaan berlangsung di sela upacara mingguan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Senin (19/1/2026).

Kegiatan tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Nukman, para asisten, camat, kepala perangkat daerah, serta seluruh peserta upacara.

Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan tidak dimaknai sebagai seremoni semata.

Menurutnya, apresiasi tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kinerja OPD dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program pembangunan secara bertanggung jawab.

“Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebagai motivasi agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan bekerja lebih profesional serta berorientasi pada hasil,” kata Mad Hasnurin saat menyampaikan arahan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring laporan capaian kinerja tahun anggaran 2025, selain realisasi keuangan yang tinggi, pelaksanaan kegiatan fisik juga menunjukkan hasil positif. Tercatat 1.874 subkegiatan berhasil direalisasikan dari total 1.967 subkegiatan yang direncanakan.

Mad Hasnurin menjelaskan, masih adanya sisa anggaran disebabkan oleh sejumlah belanja yang tidak dapat direalisasikan. Beberapa di antaranya adalah belanja perjalanan dinas, pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta kegiatan pemeliharaan umum tertentu.

“Ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa direalisasikan, termasuk kegiatan yang menunggu regulasi terbaru. Salah satunya di Dinas PMD terkait subkegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa atau peratin,” jelasnya.

Meski demikian, ia menilai penyerapan anggaran tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang baik.

Menurutnya, tahun anggaran 2025 merupakan periode yang penuh tantangan sekaligus peluang dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

"Di tengah dinamika kebijakan dan tuntutan efisiensi belanja, kita dituntut untuk mengelola anggaran secara tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar wakil bupati dua periode tersebut.

Adapun OPD yang menerima penghargaan berasal dari beberapa kategori. Pada kategori dinas, penghargaan diberikan kepada RSUD Alimuddin Umar, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sementara pada kategori badan, penghargaan diraih oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

Sedangkan untuk kategori kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan Kecamatan Sekincau, Gedung Surian, dan Sukau sebagai kecamatan dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran.

Mad Hasnurin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang menerima penghargaan.

Ia menilai capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

“Prestasi ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan menjaga konsistensi dalam pengelolaan anggaran serta pencapaian target pembangunan,” ucapnya.

Ke depan, Mad Hasnurin menegaskan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya realisasi, tetapi juga dari kualitas output dan outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Setiap program dan kegiatan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan sinergi dan profesionalisme seluruh perangkat daerah, target pembangunan tahun 2026 diharapkan dapat terlaksana secara maksimal sesuai harapan bersama,” pungkasnya. (*)