Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah genap berjalan satu tahun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total 21.254 kasus keracunan yang diduga terkait konsumsi makanan MBG sejak 2025 hingga awal 2026.

Sementara sepanjang Januari 2026 saja, JPPI mencatat terdapat 1.242 orang menjadi korban keracunan. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyebut, rangkaian peristiwa itu menjadi peringatan serius bagi pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila) Vincensius Soma Ferrer menilai, meski program MBG masih dalam tahap awal, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap berbagai persoalan teknis yang muncul di lapangan.

"Program MBG ini kan usianya sama dengan masa jabatan Presiden Prabowo. Artinya kurang lebih baru satu tahun berjalan. Dari sudut pandang tujuan kebijakan, ini adalah ikhtiar negara memenuhi hak dasar anak, yakni gizi dan kepastian dinamika pendidikan,” kata Soma saat dimintai tanggapan Selasa (20/1/2026)

Namun ia menekankan, satu tahun pelaksanaan menunjukkan adanya implementasi yang belum sempurna, terutama pada level pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis.

"Tidak bisa kita lupakan bagaimana dinamika di lapangan menunjukkan implementasi yang kurang sempurna. Ini harus dibaca sebagai proses belajar menuju penyempurnaan,” ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan “kacamata kuda” dalam menyikapi kritik yang muncul.

Di sisi lain, masyarakat juga tidak bisa serta-merta menilai program ini gagal karena masih berada pada fase awal.

Menurutnya, ukuran keberhasilan MBG tidak dinilai dari seberapa cepat atau luas distribusi, melainkan seberapa baik negara belajar dan memperbaiki diri demi keselamatan dan masa depan anak-anak.

"Artinya pemerintah harus mengambil pelajaran. Evaluasi menyeluruh, memperkuat standar keamanan pangan, meningkatkan kapasitas dapur dan SDM, serta membuka ruang partisipasi publik terutama orang tua dan sekolah dalam pengawasan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Soma menilai pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan keberlanjutan penyempurnaan program agar tujuan awal MBG benar-benar tercapai.

"Ini cermin bagi semua pihak bahwa orientasi ke depan harus perbaikan,” tandasnya. (*)