Kupastuntas.co, Lampung Barat - Sejumlah msyarakat di Pekon (Desa) Srimulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) mempertanyakan kualitas pembangunan proyek jaringan irigasi yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung. Proyek yang seharusnya menjadi penopang utama sektor pertanian itu justru menuai sorotan karena kondisinya dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan negara.

Proyek irigasi dengan nilai kontrak mencapai Rp37.770.101.008,51 tersebut diketahui baru rampung dikerjakan. Namun ironisnya, di sejumlah titik bangunan sudah menunjukkan tanda kerusakan, sehingga menimbulkan  kekhawatiran bagi masyarakat terhadap kualitas jangka panjang dari peroyek negara tersebut.

Berdasarkan pantauan Kupas Tuntas di lapangan memperlihatkan kondisi fisik bangunan irigasi yang jauh dari harapan. Kerusakan paling mencolok terlihat pada bagian struktur drainase yang semestinya menjadi elemen penting dalam menjaga kelancaran dan daya tahan saluran irigasi.

Di beberapa titik, dinding dan lantai saluran irigasi tampak mengalami keretakan yang cukup jelas. Retakan tersebut tidak hanya terlihat di satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa bagian, menandakan adanya persoalan serius pada mutu pekerjaan konstruksi.

Selain keretakan, pasangan batu pada bagian drainase juga terlihat tidak rapi dan tidak tersusun dengan baik. Bahkan, di beberapa bagian pasangan batu tersebut tampak mulai mengalami kerusakan dan terkelupas, meskipun usia bangunan masih tergolong sangat baru.

Kondisi ini dinilai janggal oleh warga, mengingat proyek tersebut belum lama selesai dikerjakan dan belum dimanfaatkan secara maksimal bahkan belum difungsikan. Warga menilai, kerusakan dini menjadi indikasi lemahnya kualitas pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Tak berhenti di situ, warga juga menemukan fakta lain yang dinilai lebih memprihatinkan. Di beberapa titik saluran irigasi, tidak ditemukan konstruksi pasangan batu dan semen sebagaimana mestinya, melainkan hanya dipasangi material terpal sebagai pelapis dasar saluran.

Penggunaan material terpal tanpa dukungan konstruksi permanen, menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan apakah metode tersebut memang sesuai dengan spesifikasi teknis proyek atau justru menjadi bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Kalau memang dari awal desainnya seperti ini, tentu harus dijelaskan ke masyarakat. Tapi kalau ini akibat pekerjaan yang asal-asalan, kami jelas kecewa,” ujar seorang warga Pekon Srimulyo yang enggan disebutkan namanya kepada Kupas Tuntas, Selasa (10/2/2026).

Menurut warga, saluran irigasi bukan sekadar proyek fisik, melainkan infrastruktur vital yang sangat menentukan keberlangsungan pertanian dan mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut.

Warga menilai, kerusakan yang muncul dalam waktu singkat mencerminkan rendahnya mutu pekerjaan, sekaligus memunculkan dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu.

“Baru dibangun saja sudah rusak. Kami khawatir nanti kalau sudah berfungsi dan sudah bisa dipakai, kerusakannya akan lebih parah dan justru merugikan petani,” ungkap warga lainnya dengan nada kecewa.

Masyarakat juga mempertanyakan peran pengawasan proyek yang seharusnya memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak kerja yang telah ditetapkan.

Hingga kini, panjang pasti jaringan irigasi tersebut belum diketahui secara pasti. Namun demikian, informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa proyek tersebut memiliki cakupan yang cukup luas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kupas Tuntas, jaringan irigasi tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 7 hingga 9 kilometer dan melintasi beberapa pekon di wilayah Kecamatan Suoh.

Dengan panjang dan cakupan wilayah yang cukup besar, warga berharap pembangunan irigasi tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru akibat kualitas yang dipertanyakan.

Masyarakat mendesak pihak pelaksana proyek untuk turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi nyata bangunan irigasi yang kini menjadi sorotan warga.

Selain itu, warga juga meminta adanya penjelasan terbuka dan transparan terkait spesifikasi teknis pembangunan irigasi, termasuk jenis material yang digunakan serta metode konstruksi yang diterapkan.

Diketahui, proyek ini merupakan bagian dari Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi Lampung Paket II dalam Program Irigasi dan Rawa III.

Pekerjaan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp37.770.101.008,51 dan masa pelaksanaan selama 101 hari kalender, terhitung sejak 22 September hingga 31 Desember 2025.

Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero), sementara pengawasan proyek berada di bawah tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai konsultan supervisi, dengan koordinasi BBWS Mesuji–Sekampung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.

Masyarakat berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait tidak mengabaikan keluhan ini, serta memastikan proyek irigasi bernilai puluhan miliar rupiah tersebut benar-benar dibangun sesuai standar kualitas, spesifikasi teknis, dan tanggung jawab penggunaan anggaran negara, agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Humas BBWS saat di hubungi Kupas Tuntas melalui sambungan WhatsApp belum memberikan tanggapan terkait keluhan yang disampaikan masyarakat terhadap proyek senilai puluhan miliar tersebut. (*)