Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah strategis dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur jalan provinsi pada tahun anggaran 2026.

Sebanyak 62 paket pekerjaan telah disiapkan dan akan digarap lebih awal. Seluruh paket pekerjaan tersebut saat ini berada dalam tahap persiapan lelang.

Pemerintah menargetkan proses pengadaan rampung lebih cepat agar pekerjaan fisik di lapangan dapat dimulai pada Maret 2026, lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya yang umumnya baru berjalan pada April atau Mei.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan percepatan ini merupakan arahan langsung Gubernur Lampung agar pembangunan infrastruktur tidak lagi terkendala waktu pelaksanaan.

"Biasanya setelah lelang selesai, kegiatan fisik baru mulai sekitar April atau Mei. Tapi tahun ini Bapak Gubernur menegaskan agar pembangunan sudah bisa dimulai Maret," ujar Taufiqullah saat dimintai keterangan, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, langkah percepatan diambil seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kondisi jalan yang mantap.

"Sejak Januari 2026, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMBK di berbagai wilayah telah lebih dulu bergerak melakukan penambalan jalan sementara sebagai bentuk mitigasi awal," kata dia.

Curah hujan yang tinggi, lanjut Taufiqullah, menyebabkan munculnya lubang-lubang baru di sejumlah ruas jalan provinsi.

Penanganan sementara ini dilakukan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan aman sembari menunggu pekerjaan fisik permanen dimulai.

"Perintahnya jelas, jangan menunggu lama. Masyarakat sudah lama menanti jalan yang benar-benar mantap. Karena itu, kami sudah bekerja sejak Januari," tegasnya.

Taufiqullah menjelaskan, pada tahun 2025 lalu Pemprov Lampung mengeksekusi 52 paket pekerjaan jalan.

Hasilnya, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi sekitar 79,79 persen, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada di bawah 78 persen.

"Pada 2026, dengan penambahan jumlah paket menjadi 62 pekerjaan, kami menargetkan peningkatan yang lebih signifikan, baik dari sisi kualitas jalan maupun jangkauan wilayah layanan infrastruktur," kata di.

Selain perbaikan rutin, proyek tahun 2026 juga akan difokuskan pada peningkatan struktur jalan strategis serta pembangunan jembatan penghubung antardaerah, yang dinilai krusial untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

"Kita ingin percepatan ini bukan hanya dari sisi waktu, tetapi juga kualitas. Ketika jalan mantap, ekonomi ikut bergerak," katanya.

Sebelumnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Lampung mencatat Dinas BMBK sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah menjalankan kebijakan lelang dini.

Kepala Biro BPBJ Lampung, Hendriyanto, mengatakan kebijakan tersebut sangat penting mengingat banyaknya pekerjaan BMBK yang memiliki waktu pelaksanaan relatif panjang.

"Dinas BMBK ini memang memiliki banyak pekerjaan dengan durasi cukup lama. Untuk menghindari kendala di akhir tahun anggaran, lelang dini sangat diperlukan," jelasnya.

Hendriyanto menambahkan, hingga saat ini Dinas BMBK telah memulai proses lelang dini untuk 25 paket pekerjaan jasa konsultansi dengan total nilai mencapai Rp17 miliar.

"Proses lelang dini jasa konsultansi sudah dimulai sejak Desember 2025 dan saat ini masih dalam tahap pengadaan," pungkasnya. (*)