‎Peluang tersebut mengemuka dalam kunjungan lapangan terkait investasi hijau sektor kehutanan di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Selasa (10/2/2026).

‎Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung menyambut positif ketertarikan investor internasional terhadap potensi karbon daerah.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Lampung sangat relevan dengan agenda global penurunan emisi gas rumah kaca.

"Lampung memiliki kawasan hutan dan perhutanan sosial yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bagian dari perdagangan karbon. Ini bukan hanya soal menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," ujar Jihan.

‎Ia menegaskan, Pemprov Lampung berkomitmen mendukung investasi hijau yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang.

‎Setiap investasi, kata dia, harus sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan dan memberi manfaat ekonomi bagi daerah.

‎"Kami ingin investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus ekonomi daerah. Karena itu, pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan menjadi kunci," tambahnya.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, menjelaskan bahwa calon investor yang hadir merupakan pihak yang berminat melakukan perdagangan karbon dengan Indonesia, termasuk melalui Provinsi Lampung.

"Mereka berencana melakukan carbon trading dengan Indonesia, dan Lampung menjadi salah satu lokasi yang diharapkan dapat melakukan transaksi tersebut," jelas Yanyan.

‎Ia menyebutkan, potensi terbesar Lampung berada pada skema perhutanan sosial. Melalui skema ini, penanaman dan pertumbuhan pohon dapat berfungsi optimal sebagai penyerap karbon atau carbon sink.

‎"Kami memperkenalkan kondisi riil Lampung, baik di kawasan Taman Nasional Way Kambas maupun perhutanan sosial di Pesawaran. Tujuannya agar investor mendapatkan gambaran langsung mengenai potensi karbon yang kami miliki," katanya.

Meski demikian, Yanyan mengakui proses menuju transaksi perdagangan karbon masih memerlukan sejumlah tahapan.

‎Namun, kunjungan ini dinilai sebagai langkah awal yang strategis untuk memperkenalkan Lampung di tingkat nasional maupun internasional.

‎"Setidaknya ini menjadi pintu pembuka dan menunjukkan bahwa Lampung memiliki potensi karbon yang menjanjikan," ujarnya.

‎Ia menambahkan, kegiatan penjajakan ini difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kehutanan. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat terbentuknya ekosistem perdagangan karbon di daerah.

Sebagai informasi, Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan nasional pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial.

Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kementerian Kehutanan.

Melalui penunjukan ini, pemerintah pusat menilai Lampung layak menjadi salah satu motor penggerak kontribusi Indonesia dalam memenuhi komitmen Paris Agreement, khususnya dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. (*)