Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan tidak mewajibkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut dalam penerbangan perdana rute Lampung - Kuala Lumpur yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan penerbangan perdana tersebut merupakan bagian dari proses kembalinya status Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional.

"Alhamdulillah, Bandara Radin Inten kembali ditetapkan sebagai bandara internasional. Dulu pernah menyandang status itu, namun karena tidak aktif kemudian diturunkan. Setelah melalui berbagai persetujuan baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan akhirnya Lampung kembali dipercaya," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, salah satu syarat mempertahankan status tersebut adalah adanya penerbangan internasional dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Karena itu, penerbangan perdana rute Lampung - Kuala Lumpur menjadi momentum penting.

Meski demikian, Marindo menegaskan tidak ada instruksi atau kewajiban bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk kepala OPD, untuk ikut terbang.

"Tidak ada pemaksaan bagi OPD untuk ikut terbang. Kami hanya meminta OPD untuk mensosialisasikan kepada stakeholder, mitra kerja, maupun masyarakat yang memang memiliki kepentingan atau rencana ke Malaysia agar bisa memanfaatkan penerbangan ini," tegasnya.

Ia juga memastikan tidak ada perjalanan dinas luar negeri yang dibiayai APBD untuk penerbangan perdana tersebut. Seluruh biaya, jika ada pejabat atau pihak yang ikut terbang, ditanggung secara pribadi.

"Tidak ada perjalanan dinas luar negeri. Situasi keuangan sedang prihatin dan defisit, jadi tidak boleh menggunakan anggaran untuk itu. Kalau ada surat yang terbit, sifatnya hanya imbauan untuk menyukseskan penerbangan ini, bukan mewajibkan PNS terbang," jelasnya.

Menurutnya, dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha penting agar penerbangan perdana tidak sepi penumpang. Hal ini untuk menjaga kepercayaan maskapai dan investor agar tetap memberikan slot penerbangan internasional bagi Lampung.

"Kalau penerbangan perdana kosong, tentu akan menjadi pertimbangan bagi maskapai. Karena itu kami mengimbau masyarakat, pelaku usaha, atau siapa pun yang memang ingin ke Malaysia untuk memanfaatkan kesempatan ini," katanya.

Terkait keikutsertaan pejabat Pemprov, Marindo mengaku hingga saat ini belum menerima laporan siapa saja yang akan berangkat karena masih bersifat dinamis.

Ia sendiri memastikan tidak ikut dalam penerbangan perdana karena memiliki agenda bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Besok pagi ada agenda KPK, saya akan presentasi. Kalau sudah agenda KPK, tidak ada yang bisa membatalkan. Pak Gubernur juga ada agenda APPSI.  Tapi pasti akan ada perwakilan dari Pemprov yang berangkat," ujarnya.

Ia menambahkan, peluang kerja sama dengan Malaysia tetap terbuka dan dapat dijajaki bersamaan dengan penerbangan tersebut, termasuk melibatkan organisasi pengusaha seperti Kadin dan Hipmi.

"Ya memang ada kepentingan kita kerjasama dengan Malaysia, sekalian terbang kita ada aktivitas di sana. Tapi aktivitas tersebut kan bisa dilakukan juga bersama dengan pelaku usaha, organisasi usaha, misalnya Kadin, Hipmi," tuturnya. (*)