Kupastuntas.co, Metro – Kritik terhadap persoalan banjir, infrastruktur drainase, serta tata kelola anggaran di Kota Metro mengemuka melalui sebuah dokumen publik berjudul Tanah Harapan yang Tenggelam Banjir.

Kritik terhadap kinerja pemerintah Kota Metro itu ditulis oleh Ahmad Satibi, seorang pegiat properti dan Artificial Intelligence (AI) Kota Metro yang menyebut dirinya sebagai warga yang menolak diam.
‎
‎Dokumen tersebut memuat sejumlah catatan teknis dan administratif terkait kondisi drainase, perencanaan kota, serta pengelolaan anggaran daerah. Dokumen tersebut viral di media sosial setelah banjir melanda Kota Metro Sabtu (14/2/2026) malam.
‎
‎Dalam dokumen tersebut, Ahmad Satibi menggambarkan kondisi banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Hadimulyo Timur.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai dampak dari perubahan fungsi lahan yang tidak diikuti penyesuaian sistem drainase.
‎
‎“Sebagai orang properti, saya menangis melihat nilai aset tanah di sini terjun bebas,” tulis Ahmad Satibi dalam dokumen tersebut.
‎
‎Ia juga menjelaskan bahwa sistem kanal yang awalnya dirancang sebagai irigasi pertanian masih digunakan hingga saat ini, meskipun kawasan tersebut telah berubah menjadi permukiman.
‎
‎“Sekarang, 2026. Sawah-sawah di Bedeng 22a sudah berubah jadi beton. Jadi perumahan subsidi. Tapi infrastrukturnya masih pakai cetak biru zaman Kompeni,” tulisnya.
‎
‎Menurutnya, kondisi elevasi kanal yang lebih tinggi dari permukiman menyebabkan air tidak dapat mengalir keluar secara alami.
‎
‎“Hukum fisikanya, air kanal harus tinggi supaya bisa mengalir turun ke sawah. Sekarang sawah itu sudah jadi rumah. Elevasi rumah lebih rendah dari kanal. Saat hujan, air di rumah tidak bisa mengalir ke kanal,” tulisnya lagi.
‎
‎Dokumen tersebut juga memuat data terkait alokasi anggaran drainase di Kota Metro. Disebutkan bahwa anggaran pengelolaan drainase sekitar Rp5,1 miliar, sementara panjang jaringan irigasi mencapai lebih dari 172 kilometer dengan sebagian mengalami kerusakan.
‎
‎“Mereka cuma anggarkan Rp 5,1 miliar buat drainase. Itu cuma cukup buat bikin parit beton sekitar 2 kilometer. Padahal yang rusak 50 kilometer,” tulis Ahmad Satibi.
‎
‎Ia juga menyinggung belum adanya pembangunan sistem pompa air untuk mengatasi wilayah cekungan. “Tanpa polder atau pompa, Hadimulyo adalah akuarium abadi,” tulisnya.
‎
‎Selain drainase, dokumen tersebut juga menyoroti persoalan pembayaran proyek pemerintah daerah. Ahmad Satibi menyebut adanya proyek yang telah selesai dikerjakan namun belum dibayar pada akhir tahun anggaran. Ia juga menyebut dampak dari kondisi tersebut dirasakan oleh pekerja dan pelaku usaha kecil.
‎
‎“Kontraktor sudah kerja. Material sudah dipasang. Proyek sudah jadi 100 persen. Giliran mau nagih di akhir 2025, kas daerah kosong. Yang menderita bukan kontraktor besar saja, tapi sub-kontraktor, toko material kecil, dan tukang yang tidak dibayar,” kritiknya dalam tulisan tersebut.
‎
‎Dokumen tersebut juga memuat kritik terhadap pengembangan aplikasi dan sistem digital pemerintah daerah. Ahmad Satibi menyinggung aplikasi yang digunakan dalam perencanaan kota.
‎
‎“Aplikasi Tanah Harapan disebut sebagai sistem pendukung keputusan. Keputusan apa yang didukung, jika banjir masih terjadi? Bappeda menunjuk dirinya sendiri menjadi Super Admin. Menggeser fungsi Diskominfo dalam pengelolaan data,” tulisnya.
‎
‎Selain drainase dan anggaran, dokumen tersebut juga menyinggung kondisi pengelolaan sampah di TPAS Karangrejo yang disebut masih menggunakan metode open dumping. Ia juga menyebut kerusakan jalan sebagai dampak dari sistem drainase yang tidak optimal.
‎
‎“Sampah ditumpuk begitu saja di TPAS Karangrejo. Lindi merembes ke tanah warga. Saluran mampet menyebabkan air menggenang dan mempercepat kerusakan jalan,” ucap tulisan tersebut..
‎
‎Dalam dokumen tersebut, Ahmad Satibi juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, termasuk pembangunan sistem polder, audit sistem aplikasi, serta revisi perencanaan drainase. Dirinya juga menyatakan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi kota.
‎
‎“Bangun sistem polder dan kolam retensi sebagai solusi wilayah cekungan. Opini ini ditulis berdasarkan data riset, fakta lapangan, dan kegelisahan warga,” tutup tulisan Ahmad Satibi.
‎
‎Dokumen tersebut menjadi salah satu bentuk masukan publik terkait kondisi infrastruktur, perencanaan kota, dan pengelolaan anggaran di Kota Metro. (*)