Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penurunan kuota BBM subsidi jenis solar sebesar 22,97 juta liter dan Pertalite sebanyak 121 juta liter di Provinsi Lampung pada 2026 dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang cukup luas, terutama terhadap sektor logistik, harga pangan, hingga daya beli masyarakat.

Akademisi Ekonomi Universitas Lampung (Unila) yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung, Usep Syaipudin mengatakan, kebijakan tersebut perlu dicermati secara komprehensif, baik dari sisi risiko jangka pendek terhadap stabilitas harga maupun penyesuaian struktural dalam jangka menengah.

Menurutnya, pengurangan kuota solar menjadi perhatian utama karena memiliki peran vital dalam aktivitas ekonomi daerah. Solar merupakan bahan bakar utama untuk angkutan logistik, distribusi bahan pokok, sektor pertanian dan perikanan, transportasi umum, hingga nelayan.

"Solar adalah urat nadi ekonomi riil. Jika kuota nya berkurang, biaya distribusi bisa naik, margin pelaku usaha tertekan, dan berpotensi memicu inflasi akibat dorongan biaya atau cost-push inflation,” ujar Usep saat dimintai tanggapan, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, struktur ekonomi Lampung yang ditopang sektor pertanian dan perdagangan membuat kenaikan biaya logistik sangat cepat berdampak pada harga pangan. Bahkan, efeknya bisa lebih terasa dibandingkan provinsi yang struktur ekonomi nya berbasis jasa.

Sementara itu, pengurangan kuota Pertalite dinilai lebih berdampak pada konsumsi rumah tangga. Kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Usep juga mengingatkan potensi dampak sosial yang bisa muncul pada fase awal kebijakan. Penurunan kuota BBM subsidi berisiko memicu peningkatan antrean di SPBU, panic buying, hingga peluang munculnya pasar gelap BBM.

"Dari sisi transportasi, dampaknya diperkirakan cukup signifikan. Solar merupakan komponen utama operasional truk logistik, angkutan hasil pertanian, bus dan angkutan umum, hingga nelayan,” katanya.

Ia memperkirakan kenaikan biaya operasional sektor tersebut dapat mencapai 5 hingga 10 persen. Dalam komponen harga pangan, biaya logistik bisa menyumbang sekitar 10–20 persen dari harga akhir.

Dengan asumsi tersebut, pengurangan BBM subsidi berpotensi mendorong inflasi di Lampung pada kisaran 0,2 hingga 0,5 persen.

Secara umum, Usep menilai pengurangan kuota solar dan Pertalite di Lampung kemungkinan besar merupakan bagian dari kebijakan pengendalian subsidi energi secara nasional.

Namun demikian, ia menegaskan risiko spekulasi tetap ada, terutama pada tahap awal kebijakan ketika persepsi publik belum stabil.

Terlebih, Lampung memiliki karakter sebagai daerah transit logistik penghubung Sumatera–Jawa sehingga sensitivitas terhadap kebijakan distribusi energi relatif lebih tinggi.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan pemangku kebijakan untuk fokus pada tiga langkah strategis, yakni menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan BBM, mengendalikan inflasi, serta mencegah potensi keresahan sosial di masyarakat. (*)