Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Rendahnya indikator pendidikan politik bagi kader partai politik menjadi salah satu faktor utama yang menahan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung tetap berada pada kategori “sedang”.

Temuan ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Validasi Data IDI Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Kesbangpol Provinsi Lampung, Kamis (19/2/2026).

FGD tersebut dibuka oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, M. Rizky Iqbal, mewakili pimpinan Kesbangpol.

Dalam sambutannya, Iqbal menegaskan bahwa IDI merupakan instrumen strategis untuk menilai kualitas demokrasi daerah secara objektif dan berbasis data. Karena itu, proses validasi melalui FGD dinilai krusial agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi faktual demokrasi di Lampung.

"IDI bukan sekadar angka, tetapi potret bagaimana kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi berjalan. Validasi bersama para pemangku kepentingan menjadi kunci agar indeks ini akurat dan kredibel,” ujar Iqbal.

Dalam forum tersebut, Statistisi Ahli Madya, Febiyana Qomariyah, memaparkan konsep dasar, metode penghitungan, serta capaian IDI Lampung.

Febiyana menjelaskan, IDI merupakan indikator komposit pembangunan politik yang digunakan pemerintah dan tercantum dalam dokumen perencanaan nasional maupun daerah seperti RPJMN dan RPJMD. Penyusunan IDI dilakukan dengan pendekatan berbasis fakta (fact-based information)dengan sumber data berupa dokumen resmi, regulasi, pemberitaan media, serta hasil FGD.

Menurutnya, IDI disusun atas tiga aspek utama, yakni :

1. Aspek Kebebasan (kebebasan sipil dan politik)
2. Aspek Kesetaraan (kesetaraan akses dan kesempatan)
3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (kinerja dan fungsi lembaga demokrasi)

Ketiga aspek tersebut diturunkan ke dalam 22 indikator, mulai dari kebebasan berkumpul dan berekspresi, peran DPRD, independensi peradilan, hingga pendidikan politik bagi kader partai politik.

Berdasarkan pemaparan BPS, IDI Provinsi Lampung tahun 2024 berada pada angka 72,62 dan masuk kategori “sedang”.

Aspek kebebasan mencatat capaian tertinggi, sementara aspek kapasitas lembaga demokrasi menjadi titik lemah yang menahan peningkatan skor.

Salah satu indikator dengan nilai terendah adalah pendidikan politik bagi kader partai politik, yang berada dalam aspek kapasitas lembaga demokrasi dengan skor 20 dari 100.

Febiyana menegaskan bahwa seluruh data IDI harus merujuk pada peristiwa dalam periode pengukuran dan dapat diverifikasi melalui dokumen resmi serta pemberitaan media yang kredibel.

DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang diwakili Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Donald Harris Sihotang menyambut baik pelaksanaan FGD tersebut. Ia menilai forum ini penting untuk memastikan akurasi data, baik dari sisi pencatatan maupun pelaporan lembaga yang menjadi objek penilaian IDI.

"Kami mendorong BPS dan Kesbangpol agar secara aktif mengingatkan lembaga-lembaga terkait untuk menyiapkan dan menyampaikan data secara benar dan lengkap. Akurasi data sangat menentukan akurasi hasil IDI,” ujarnya.

Terkait indikator pendidikan politik kader partai yang menjadi salah satu indikator dengan nilai terendah, Donald menekankan perlunya validasi lebih mendalam untuk memastikan apakah rendahnya nilai disebabkan oleh :

• pencatatan kegiatan yang belum optimal
• pelaporan yang kurang tepat
• belum dipahaminya komponen penilaian indikator secara utuh.

Donald juga memaparkan praktik pendidikan politik yang selama ini berjalan. Menurutnya, PDI Perjuangan Provinsi Lampung memiliki 13 anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung, yang secara rutin dan teragenda melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (Sosperda) serta kegiatan reses yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik.

Namun demikian, ia mempertanyakan apakah kegiatan-kegiatan tersebut telah masuk dalam skema penilaian indikator pendidikan politik IDI, termasuk terkait :

• bentuk pelibatan masyarakat
• jumlah pertemuan
• jumlah peserta
• komponen apa saja yang dinilai untuk mencapai skor maksimal

“Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada partai politik, agar tidak terjadi kesalahan data yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang keliru,” tegasnya.

FGD ini bertujuan untuk mengonfirmasi, melengkapi dan memverifikasi data IDI, sekaligus menggali informasi kualitatif dari para pemangku kepentingan terkait dinamika demokrasi di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025. (*)