Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk Provinsi Lampung pada 2026 mengalami penurunan signifikan. Jatah Pertalite dipangkas lebih dari 121 juta liter, sementara Biosolar berkurang sekitar 22,9 juta liter dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Pengurangan kuota tersebut memunculkan kekhawatiran akan potensi kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah, termasuk kemungkinan meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Sopian Atiek, mengatakan kuota BBM bersubsidi Lampung pada 2026 memang lebih rendah dibandingkan 2025. Penurunan terjadi pada dua jenis BBM bersubsidi, yakni Biosolar dan Pertalite.

Berdasarkan data PT Pertamina, alokasi Biosolar untuk Lampung pada 2026 ditetapkan sebesar 779.231.000 liter. Jumlah tersebut turun sekitar 22.973.000 liter dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 802.204.000 liter.

“Penurunan juga terjadi pada kuota Pertalite. Jika pada 2025 alokasinya mencapai 784.883.000 liter, maka pada 2026 turun menjadi 663.420.000 liter atau berkurang lebih dari 121 juta liter,” kata Sopian, Selasa (17/2/2026).

Namun, hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi terkait penetapan kuota BBM bersubsidi 2026. Informasi yang diterima masih berdasarkan pemaparan PT Pertamina dalam agenda High Level Meeting di Bank Indonesia.

“Kami masih menunggu surat resminya untuk penetapan kuota BBM 2026. Kami sudah berkomunikasi dengan BPH Migas dan informasinya masih dalam proses internal,” ujarnya.

Sopian menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya telah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya. Usulan tersebut mengacu pada tingginya realisasi penyaluran sepanjang 2025, khususnya Biosolar yang bahkan melampaui kuota awal.

Pada 2025, kuota Biosolar Lampung sempat habis sebelum akhir tahun. Pemprov kemudian memperoleh tambahan kuota sekitar 11,9 juta liter atau hampir 12 ribu kiloliter. Dari tambahan tersebut, tersisa sekitar 6.606 kiloliter.

Berbeda dengan Biosolar, realisasi penyaluran Pertalite di Lampung pada 2025 tidak melampaui kuota. Hingga Desember 2025, penyaluran Pertalite baru mencapai 88,46 persen dari total kuota, dengan sisa sekitar 86.350 kiloliter.

“Rendahnya konsumsi Pertalite dipengaruhi selisih harga yang tidak terlalu jauh dengan BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Kondisi ini mendorong sebagian pengguna kendaraan beralih ke BBM nonsubsidi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penurunan kuota 2026 juga dipengaruhi belum optimalnya tingkat penyerapan pada tahun sebelumnya, sehingga alokasi disesuaikan dengan realisasi konsumsi.

Secara nasional, kuota Biosolar disebut turun 1,32 persen dan Pertalite turun 6,28 persen. Berdasarkan informasi dari BPH Migas, realisasi penyaluran Solar subsidi secara nasional pada 2025 mencapai 97,49 persen, sehingga menyisakan sekitar 473.600 kiloliter.

“Sisa tersebut jika dikonversi setara penghematan subsidi sekitar Rp2,11 triliun. Untuk Pertalite, penghematannya bahkan lebih besar,” jelas Sopian.

Menurutnya, kebijakan penurunan kuota ini bertujuan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta meningkatkan efisiensi anggaran subsidi energi.

Terkait potensi antrean di SPBU, Sopian mengatakan kondisi tersebut sangat bergantung pada momentum musiman seperti Natal dan Tahun Baru, Ramadan, serta Idul Fitri. Memasuki Ramadan hingga Lebaran, permintaan BBM jenis gasoline seperti Pertalite dan Pertamax biasanya meningkat.

“Pada masa angkutan mudik Lebaran, konsumsi gasoline meningkat. Sementara Biosolar diperkirakan menurun karena kendaraan besar dengan sumbu lebih dari tiga biasanya tidak beroperasi,” katanya.

Jika terjadi antrean, lanjut dia, penyebabnya bisa beragam, mulai dari peningkatan permintaan hingga kendala distribusi seperti keterlambatan pasokan atau SPBU yang menunggu pengiriman.

Untuk pengawasan, Dinas ESDM Lampung secara rutin melakukan pemantauan. Khusus menjelang Lebaran, tim pengawasan BBM dan LPG Pemerintah Provinsi Lampung dijadwalkan turun ke lapangan sekitar H-10 Idul Fitri.

“Tim akan kami koordinasikan bersama Biro Perekonomian untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Kamis 19 Februari 2026 dengan judul “Pertalite Lampung Dipangkas 121 Juta Liter”