Kupastuntas.co, Lampung Barat - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menegaskan pentingnya menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penekanan tersebut disampaikan Parosil untuk mencegah timbulnya keresahan di tengah masyarakat akibat pengelolaan lingkungan yang kurang optimal, khususnya terkait sampah dan sisa makanan dari program MBG.

Arahan itu disampaikan langsung oleh Bupati saat mengumpulkan seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Lampung Barat di Aula Kagungan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab), Senin, 23 Februari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Parosil menekankan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab penting yang harus menjadi perhatian utama seluruh pengelola SPPG di Bumi Beguai Jejama Sai Betik.

Ia menyampaikan, pengelolaan sampah dan sisa makanan yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat.

Selain persoalan sanitasi, Bupati juga menyoroti kesiapan pelaksanaan program MBG selama Bulan Suci Ramadhan agar berjalan optimal dan sesuai standar kesehatan.

Menurutnya, menu makanan yang disalurkan harus benar-benar terjamin kesehatannya, higienis dalam proses pengolahan, serta memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

Tak hanya itu, Parosil juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam pendistribusian makanan agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh penerima.

“Selain menu yang harus betul-betul terjamin kesehatannya, waktu pendistribusian juga harus tepat. Tidak kalah pentingnya, SPPG harus mampu mengelola sampah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan meresahkan warga,” ujar Parosil.

Ia menegaskan, persoalan sampah tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang berkepanjangan jika tidak ditangani secara serius.

Parosil menyebut, apabila pihak SPPG belum memiliki solusi yang efektif dalam penanganan dan pengolahan sampah, maka perlu dipertimbangkan langkah kerja sama lintas sektor.

Salah satu opsi yang disampaikan adalah kemungkinan menjalin nota kesepahaman atau kerja sama dengan dinas lingkungan hidup untuk membantu pengelolaan sampah secara lebih profesional. “Jika memang SPPG tidak bisa menanganinya, mungkin ke depan akan ada MOU dengan dinas lingkungan hidup,” jelasnya.

Namun demikian, Parosil berharap SPPG dapat menemukan solusi mandiri yang inovatif dalam pengelolaan sampah agar sisa makanan justru memiliki nilai manfaat.

“Yang terpenting adalah tidak mencemarkan lingkungan dan tidak menimbulkan keresahan bagi warga. Jika sampah bisa dikelola dan dimanfaatkan, itu yang saya harapkan,” pungkas Parosil. (*)