Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemkab Lampung Selatan tengah menjadi sorotan, selain terjadi penurunan pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp322,9 miliar, juga terdapat aksi gelombang demonstrasi mahasiswa terkait kinerja pemerintahan di ujung Pulau Sumatera itu. 

Pengamat Pemerintahan dari Universitas Lampung, Sigit Krisbintoro, menilai berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat secara langsung memengaruhi ruang fiskal daerah. Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada pelaksanaan program pembangunan dan capaian kinerja pemerintah daerah.

“Kita tidak bisa menilai kinerja kepala daerah tanpa melihat kapasitas fiskalnya. Tahun 2026 pendapatan daerah turun cukup signifikan, terutama dari dana transfer pusat. Itu pasti berpengaruh terhadap eksekusi program,” kata Sigit saat dimintai tanggapan, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, evaluasi kinerja kepala daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilihat dari berbagai indikator sektoral. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain itu, faktor perencanaan pembangunan, kualitas sumber daya manusia pelaksana, serta efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi variabel penting dalam mengukur keberhasilan pemerintahan daerah.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Sigit menilai Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tetap mencatat sejumlah capaian. Di antaranya predikat sangat baik dalam indeks tata kelola pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka stunting terendah se-Lampung berdasarkan indikator Universal Health Coverage, penghargaan Innovative Government Award 2025 pada sektor Disdukcapil dan RSUD Bob Hazar, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian administratif maupun penghargaan belum tentu berbanding lurus dengan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan tingkat kesejahteraan.

Dalam konteks tersebut, Sigit menilai aksi kritik mahasiswa terhadap Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan mekanisme kontrol sosial yang wajar.

“Kritik mahasiswa itu wajar. Itu bentuk kontrol sosial untuk mendorong perbaikan kebijakan dan pelayanan publik. Yang penting direspons secara rasional dan dibuka ruang dialog terbuka,” tegasnya.

Ia menambahkan, mahasiswa tentu memiliki dasar fakta dan data dalam menyampaikan tuntutan. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan data capaian kinerja selama satu tahun terakhir sebagai bahan dialog yang konstruktif.

Menurut Sigit, tahun kedua kepemimpinan kepala daerah akan menjadi fase pembuktian atas efektivitas kebijakan yang telah dirancang. Pemerintah daerah dituntut mampu memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Tahun kedua ini akan menjadi ujian. Apakah dukungan publik menguat atau justru melemah. Kepala daerah tidak boleh hanya berkutat pada urusan administratif, tetapi harus memastikan program realistis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)