‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp36 miliar yang akan digunakan untuk melakukan penanganan tiga ruas jalan yang ada di Kabupaten Pringsewu.

‎Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan penanganan tersebut difokuskan pada ruas Pringsewu - Kalirejo, Pringsewu - Pardasuka, dan Pardasuka - Sukamara.

‎"Untuk ruas Pringsewu - Kalirejo tahun ini mendapat anggaran Rp25 miliar. Untuk jenis penanganannya menggunakan rigid beton sepanjang 2,5 kilometer dan ditargetkan selesai 100 persen. Jadi tidak ada lagi jalan berlubang di ruas tersebut," ujarnya saat dimintai keterangan, Selasa (24/2/2026).

‎Selanjutnya, pada ruas Pringsewu - Pardasuka dialokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar. Penanganan dilakukan dengan metode rigid beton sepanjang 600 meter yang terbagi dalam tiga segmen.

‎Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah titik kerusakan di ruas tersebut yang akan ditangani secara bertahap pada tahun berikutnya.

‎"Untuk sementara, kita lakukan penanganan cepat menggunakan Unit Reaksi Cepat (URC) agar kondisi jalan tetap layak, terutama menjelang arus mudik Lebaran supaya lebih aman dan nyaman dilalui," jelasnya.

‎Sementara itu, untuk ruas jalan Pardasuka - Sukamara, Pemprov Lampung menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 miliar dengan penanganan menggunakan flexible pavement sepanjang 700 meter.

‎"Insyaallah lubang-lubang di ruas itu bisa ditangani seluruhnya, sehingga kondisi jalan menjadi mantap. Tinggal menyisakan sekitar 3,5 kilometer yang akan kita lanjutkan penanganannya pada tahun depan," tambahnya.

‎Taufiqullah juga menyoroti persoalan drainase yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan. Menurutnya, perkembangan pembangunan permukiman dan pertokoan kerap mengabaikan fungsi saluran air.

‎"Banyak drainase yang tertutup, baik karena timbunan tanah maupun pembangunan ruko tanpa menyediakan akses air. Akibatnya air tidak mengalir dan menggenang di badan jalan, yang mempercepat kerusakan," terangnya.

‎Selain itu, ia menilai menurunnya budaya gotong royong di masyarakat turut memperparah kondisi drainase, karena sedimentasi tidak dibersihkan secara berkala.

‎Ia pun mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga infrastruktur yang telah dibangun pemerintah.

‎"Infrastruktur ini milik bersama, dibangun dari pajak rakyat. Jadi masyarakat juga perlu terlibat dalam menjaga, seperti membersihkan drainase dan menggalakkan kerja bakti agar fungsinya tetap optimal," tandasnya. (*)