Lampung Susun Arah Pembangunan 2027, Fokus Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2027, Rabu (25/2/2026). Foto: Ria/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Lampung resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahun 2027.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,
Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, di Balai Keratun Lantai III, Rabu
(25/2/2026).
Dalam paparannya, Marindo menegaskan bahwa forum ini menjadi
ruang strategis untuk menghimpun masukan konstruktif dari seluruh pemangku
kepentingan.
Hal ini penting untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari
dinamika pembangunan hingga keterbatasan pendanaan daerah.
"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun kita juga menyadari, salah satu
tantangan birokrasi adalah ritme regulasi yang sering kali lebih lambat
dibandingkan perkembangan kebutuhan di masyarakat," ujar Marindo.
Arah pembangunan Lampung tahun 2027 sendiri akan difokuskan pada
sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional, sejalan dengan visi
Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.
Kolaborasi lintas sektor pun akan diperkuat hingga ke tingkat
desa. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam
mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti makan bergizi gratis,
pembangunan 3 juta rumah, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
"Dari sisi capaian, Pemprov Lampung mencatat pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,28 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan
hingga 9,66 persen untuk pertama kalinya berada di angka satu digit," kata
dia.
Meski demikian, perhatian khusus masih diberikan pada kantong
kemiskinan di wilayah perdesaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, terdapat
enam fokus utama pembangunan tahun 2027.
Diantaranya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan
kesenjangan ekonomi. Penguatan ekonomi berkelanjutan melalui tata kelola dan
tata niaga pertanian, termasuk hilirisasi berbasis desa.
"Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan
berkelanjutan. Dukungan program makan bergizi gratis yang berdampak pada
kesehatan sekaligus ekonomi lokal," katanya.
Kemudian peningkatan kualitas pendidikan, baik dari sisi
kompetensi maupun pembentukan karakter. Penguatan layanan kesehatan yang
merata, termasuk upaya percepatan penurunan stunting.
"Dengan mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas
Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah”, RKPD
2027 diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendorong pembangunan yang inklusif,
berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Bumi Lampung,"
katanya. (*)
Berita Lainnya
-
Mikdar Ilyas Minta Satgas Rajin Sidak ke Dapur SPPG
Rabu, 25 Februari 2026 -
Temuan HIV Meningkat, Dinkes Bandar Lampung Sebut Bukti Keberhasilan Deteksi Dini
Rabu, 25 Februari 2026 -
Pelaporan SPT Tahunan PPh Paling Lambat 28 Februari 2026, Baru 10.000 ASN Pemprov Lampung Aktivasi Akun Coretax DJP
Rabu, 25 Februari 2026 -
Kepala Dinas Diminta Tancap Gas, Mentan Amran: Cetak Sawah dan Program Strategis Tak Boleh Kendur
Rabu, 25 Februari 2026









