Kupastuntas.co, Metro - Perombakan besar-besaran terhadap belasan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Metro menuai sorotan dari kalangan akademisi. Rolling jabatan yang disebut-sebut sebagai bagian dari konsolidasi Kabinet Metro Bahagia itu dinilai bukan sekadar rotasi rutin birokrasi, melainkan momen krusial yang akan menguji konsistensi kepemimpinan Wali Kota Bambang Iman Santoso.

Pengamat kebijakan publik Universitas Dharma Wacana Metro, Dr. (Cand) Ari Gusnita, menegaskan bahwa mutasi pejabat eselon II harus dibaca sebagai langkah strategis, bukan administratif semata.

“Rolling jabatan belasan pejabat tinggi di Kota Metro ini adalah momentum penting. Ini bukan sekadar memindahkan orang dari satu kursi ke kursi lain, tetapi tentang bagaimana wali kota menempatkan pembantunya secara tepat untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal,” ujar Ari saat dimintai tanggapannya, Rabu (25/2/2026).

Menurut Ari, pernyataan tegas wali kota dalam pelantikan yang menekankan tidak adanya jual beli jabatan serta ancaman sanksi keras bagi yang bermain-main dengan posisi, menjadi standar moral yang tinggi. Namun, kata dia, pernyataan itu harus dibuktikan dalam praktik.

“Ini ujian konsistensi. Jika memang prosesnya bersih dan berbasis merit, maka publik akan melihat adanya peningkatan kinerja dalam waktu dekat. Tapi jika ternyata ada pejabat yang ditempatkan tidak sesuai kompetensinya, maka wacana integritas itu akan dipertanyakan,” tegasnya.

Ia menilai, dalam tata kelola pemerintahan modern, rotasi jabatan tidak bisa dilepaskan dari prinsip meritokrasi yakni penempatan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.

Wanita yang juga merupakan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UDW Metro itu secara terbuka menyoroti potensi ketidakmampuan sejumlah pejabat yang ditempatkan sebagai kepala dinas, namun latar belakang dan pengalaman kerjanya dinilai tidak linier dengan jabatan baru yang diemban.

“Masalahnya bukan pada siapa orangnya, tetapi apakah ia punya kompetensi yang relevan. Jabatan kepala dinas bukan posisi coba-coba. Kesalahan menempatkan orang bisa berdampak pada stagnasi program bahkan kerugian kebijakan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa dinas-dinas strategis seperti perhubungan, kesehatan, perencanaan pembangunan, hingga penanaman modal membutuhkan pemimpin yang memahami substansi teknis dan manajerial secara mendalam.

“Kalau hanya karena kedekatan, loyalitas, atau pertimbangan non-teknis lainnya, maka itu berisiko. Pemerintahan akan berjalan lambat, dan masyarakat yang menjadi korban,” tambahnya.

Perombakan kabinet daerah ini terjadi di tengah evaluasi publik terhadap kinerja setahun pemerintahan Bambang–Rafieq. Sejumlah program prioritas sebelumnya telah disorot berbagai kalangan, sehingga rotasi pejabat dinilai sebagai langkah korektif sekaligus strategis. Namun Ari mengingatkan, rotasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan.

“Pergantian pejabat bukan solusi instan. Yang dibutuhkan adalah sistem evaluasi yang transparan dan terukur. Harus ada target kinerja yang jelas untuk masing-masing kepala dinas. Kalau dalam enam bulan tidak ada progres, ya harus dievaluasi lagi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya wali kota menjaga jarak profesional dengan para pembantunya. “Wali kota harus berani mencopot siapa pun yang tidak perform, meskipun itu orang dekat. Di situlah konsistensi diuji,” tegasnya.

Lebih jauh, Ari menilai perombakan besar-besaran selalu memiliki dua sisi, konsolidasi kekuatan atau potensi friksi internal birokrasi.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, rolling ini bisa memunculkan resistensi di internal ASN. Tapi kalau dikawal dengan sistem merit dan komunikasi yang baik, justru bisa menjadi energi baru,” ungkapnya.

Menurutnya, wali kota saat ini berada di titik penting, antara memperkuat legitimasi kepemimpinannya atau menghadapi kritik lanjutan jika hasil kerja tidak sesuai ekspektasi.

“Sekarang bola ada di tangan wali kota. Publik tidak lagi melihat siapa dilantik, tapi apa yang dikerjakan setelah dilantik,” tandasnya.

Perombakan Kabinet Metro Bahagia pun kini bukan sekadar catatan seremonial pelantikan. Pelantikan tersebut telah berubah menjadi ujian nyata, apakah kepemimpinan akan konsisten pada integritas dan kompetensi, atau justru terseret dalam pusaran politik birokrasi yang berulang. (*)