‎Kupastuntas.co, ‎Bandar Lampung - Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengambil sebagian dari anggaran pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2026. Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, sekitar Rp223,5 triliun atau 29 persen dialokasikan untuk program MBG.

‎‎Besaran anggaran tersebut bahkan melampaui pagu sejumlah kementerian yang secara langsung mengelola sektor pendidikan. Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tercatat sebesar Rp56,6 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebesar Rp61,8 triliun.

‎‎Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Kostiana, menyatakan bahwa anggaran pendidikan saat ini sudah mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi. Karena itu, ia menilai pengalihan anggaran pendidikan untuk program MBG perlu dikaji ulang.

‎‎“Kita tentu mengapresiasi program MBG. Namun, kami tidak sepakat apabila pendanaannya memangkas anggaran pendidikan. Semestinya MBG memiliki pos anggaran tersendiri dan tidak mengorbankan sektor pendidikan,” ujar Wakil Ketua DPRD Lampung itu, Kamis (26/02/2026).

‎‎Menurutnya, pendidikan merupakan aspek mendasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Ia menyayangkan apabila anggaran pendidikan digunakan untuk program di luar kebutuhan utama sekolah.

‎‎Kostiana mencontohkan berbagai potret kondisi sekolah yang kerap viral di media sosial, yang menunjukkan bangunan dan fasilitas belajar masih dalam kondisi memprihatinkan.

‎‎“Kita bisa melihat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih sangat tidak layak, terutama dari sisi sarana dan prasarana. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah,” paparnya.

‎‎Ia menilai, apabila anggaran pendidikan tidak terpecah untuk program lain, pemerintah dapat lebih fokus melakukan pemerataan fasilitas serta revitalisasi bangunan sekolah yang rusak.

‎‎“Alangkah baiknya jika anggaran pendidikan ini dioptimalkan secara sungguh-sungguh untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan di berbagai wilayah,” tambahnya.

‎‎Selain persoalan infrastruktur, Kostiana juga menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran pendidikan seharusnya sejalan dengan peningkatan penghormatan dan kesejahteraan guru.

‎‎“Kita juga perlu mendengarkan berbagai keluhan terkait kepantasan kesejahteraan dan bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada,” tegasnya. (*)