Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari anggaran pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan.

Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, sebesar Rp223,5 triliun atau sekitar 29 persen dialokasikan untuk MBG. Nilai tersebut bahkan lebih besar dibandingkan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sebesar Rp56,6 triliun serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebesar Rp61,8 triliun.

Selain dari pos pendidikan, MBG juga didanai Rp24,7 triliun dari anggaran kesehatan karena menyasar ibu hamil dan anak usia dini, serta Rp19,7 triliun dari pos ekonomi karena dinilai dapat menggerakkan ekonomi lokal. Total anggaran mencapai Rp268 triliun, dengan tambahan cadangan Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dari total anggaran.

Akademisi Ekonomi Universitas Lampung (Unila) yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung, Usep Syaipudin, menilai polemik ini perlu dilihat dari aspek konstitusional dan mekanisme penganggaran.

“Pertama harus dicek, apakah anggaran pendidikan di APBN tetap memenuhi jumlah minimal 20 persen dari APBN sesuai amanah UUD 1945. Jika iya, maka tidak melanggar amanah UUD 45,” ujar Usep saat dimintai tanggapan, Kamis (26/2/26).

Ia menegaskan, pembiayaan MBG tidak sesederhana diambil langsung dari satu pos tertentu. “Program MBG memang dibiayai melalui APBN, tetapi tidak sesederhana ‘diambil langsung’ dari anggaran pendidikan, kesehatan, atau ekonomi secara spesifik. MBG dibiayai melalui mekanisme realokasi dan prioritas anggaran,” jelasnya.

Menurut Usep, kebijakan ini merupakan bentuk trade-off antara intervensi gizi jangka pendek dan investasi kualitas pendidikan jangka panjang.

“Jawabannya tidak bisa hitam-putih. Efisiensi anggaran pendidikan yang dilakukan untuk MBG bergantung pada desain anggaran, implementasi, dan dampak riil terhadap kualitas pembelajaran,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan investasi utama dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.

“Dampaknya bisa signifikan. Karena pendidikan adalah investasi utama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika kualitasnya buruk, tentu dalam jangka panjang akan menurunkan kualitas SDM kita,” tegasnya.

Terkait pergeseran 29 persen anggaran pendidikan, ia menyebut potensi dampak terhadap daya saing tetap ada, namun bergantung pada arah kebijakan.

“Bisa berpotensi menurunkan daya saing Indonesia, tetapi sangat bergantung pada ke mana anggaran tersebut dialihkan dan apakah tetap mendukung peningkatan kualitas SDM atau tidak,” ujarnya.

Saat ditanya apakah MBG merupakan investasi pendidikan atau kebijakan sosial, Usep menilai program tersebut berada di persimpangan.

“Sebetulnya agak sulit karena ada di persimpangan. Namun jika harus diklasifikasikan, MBG lebih dominan sebagai kebijakan sosial,” tandasnya.

Ia pun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan pembiayaan. “Prinsip utamanya adalah diversifikasi sumber pendanaan dan perlindungan anggaran pendidikan inti di dalam APBN,” pungkasnya. (*)