‎Kupastuntas.co, Lampung Barat - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri mengatakan antrean panjang gas elpiji 3 kilogram di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat selama bulan Ramadan.

‎Menurutnya, berdasarkan komunikasi dengan Dinas Pertambangan, pasokan elpiji sebenarnya masih berjalan normal sesuai jadwal distribusi, yakni sekitar dua hingga tiga kali dalam sepekan.

‎"Pengiriman elpiji saat ini normal sesuai jadwal. Namun karena permintaan meningkat di bulan Ramadan, begitu mobil datang dan melakukan pembongkaran, masyarakat langsung mengantre,” ujarnya, Kamis (05/03/2026).

‎Sebelumnya, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram terjadi di Kecamatan Balik Bukit dan membuat warga terpaksa mengantre panjang demi mendapatkan gas subsidi dari pemerintah.

‎Dari pantauan di Pekon Padang Cahya dan Desa Sebarus pada Rabu (4/3/2026), puluhan warga sudah berdatangan sejak sore hari sambil membawa tabung gas kosong. Antrean bahkan mengular hingga puluhan meter di depan pangkalan elpiji.

‎Mayoritas warga yang mengantre merupakan ibu rumah tangga yang khawatir tidak kebagian, karena pasokan yang datang terbatas dan cepat habis.

Baca juga : Antrean Elpiji 3 Kg Terjadi di Lampung Barat, Dinas ESDM Pastikan Pasokan Masih Aman

‎Mukhlis menjelaskan, meningkatnya kebutuhan gas elpiji tidak terlepas dari aktivitas memasak masyarakat yang lebih tinggi selama Ramadan.

‎“Banyak masyarakat yang memasak untuk kebutuhan berbuka puasa dan sahur. Bahkan menjelang Lebaran biasanya juga mulai membuat kue, sehingga permintaan gas meningkat,” jelasnya.

‎Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan tersebut, pihaknya telah meminta agar ada penambahan kuota elpiji.

‎“Kita sudah komunikasi dengan Dinas Pertambangan dan meminta Pertamina agar menambah kuota sekitar 50 persen dari kuota yang ada. Rencananya penambahan itu akan diberikan sekitar satu minggu sebelum Lebaran,” katanya.

‎Selain itu, pada tanggal libur 19 dan 21 Maret mendatang distribusi elpiji juga direncanakan tetap berjalan dengan alokasi 100 persen agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. (*)