Kupastuntas.co, ‎Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 yang melarang seluruh kader partai terlibat dalam bisnis program Makan Bergizi Gratis (MBG).

‎‎Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti surat edaran tersebut melalui rapat bersama sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Provinsi Lampung.

‎‎Menurutnya, instruksi dari DPP sudah sangat jelas bahwa kader PDI Perjuangan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari program MBG.

‎‎“Terkait surat edaran dari DPP agar kader tidak terlibat atau mengambil keuntungan dari program MBG, hal itu sudah kami bahas dalam rapat bersama beberapa DPC. Instruksi dari DPP jelas, bahwa anggaran MBG diambil dari anggaran pendidikan dalam APBN. Artinya ada anggaran negara yang seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan,” kata Winarti, Jumat (06/03/2026).

‎‎Ia menegaskan, program MBG merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga kader partai tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari program tersebut.

‎‎“Program MBG merupakan program Presiden yang sangat ditunggu masyarakat. PDI Perjuangan bukan hanya memberikan dukungan, tetapi juga melarang kadernya mengambil keuntungan dari program tersebut. Itu adalah uang rakyat yang harus dijaga,” tegasnya.

‎‎Winarti menambahkan, pihaknya telah meminta seluruh kader PDI Perjuangan di Lampung untuk tidak terlibat dalam praktik yang berpotensi mengambil keuntungan dari program MBG.

‎‎“Kami sudah menindaklanjuti dalam rapat dan meminta seluruh kader PDI Perjuangan di Lampung untuk tidak terlibat di dalamnya. Ini program untuk rakyat, sehingga kita tidak boleh mengambil keuntungan dari situ,” ujarnya.

‎‎Terkait kemungkinan adanya kader yang telah terlibat dalam program tersebut, Winarti mengatakan pihaknya masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

‎‎“Tadi baru kami rapatkan dengan DPC, nanti akan ditindaklanjuti. Mudah-mudahan tidak ada yang terlibat. Kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan,” katanya.

‎‎Ia juga menegaskan, apabila di kemudian hari ditemukan kader yang melanggar instruksi tersebut, maka akan ada tahapan penanganan lebih lanjut sesuai aturan partai.

‎“Nanti ada tahapan berikutnya. Saat ini kita sosialisasikan terlebih dahulu. Saya yakin kader-kader memahami instruksi tersebut,” pungkasnya. (*)