‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

‎Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan saat ini banyak pemerintah daerah di Lampung yang menghadapi persoalan PAD yang belum maksimal.

‎Kondisi tersebut membuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik masih terbatas.

‎Menurutnya, sebagian besar wilayah di Lampung bukan merupakan daerah dengan PAD besar karena struktur ekonominya didominasi sektor pertanian dan tidak memiliki sumber daya tambang.

‎"Selama ini kita memang bukan daerah dengan PAD besar. Banyak wilayah kita berbasis pertanian dan tidak memiliki tambang. Akibatnya pendapatan daerah relatif kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur, menjadi sangat terbatas," ujarnya saat dimintai keterangan, Senin (9/3/2026).

‎Ia menjelaskan, keterbatasan PAD selama ini membuat pembangunan di daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

‎"Ini menjadi problem mendasar, karena pembangunan dan pelayanan publik akhirnya banyak bergantung pada dana transfer pusat," kata dia.

‎Mirza menekankan pentingnya optimalisasi PAD oleh pemerintah daerah. Namun upaya tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani masyarakat maupun dunia usaha.

‎"Kita ingin PAD meningkat, tetapi jangan sampai membebani masyarakat. Kasihan rakyatnya. Kalau membebani pengusaha juga, ekonomi tidak akan tumbuh," jelasnya.

‎Karena itu, pemerintah daerah meminta dukungan BPKP untuk membantu mengidentifikasi potensi serta memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah.

‎Salah satu langkah yang akan didorong adalah digitalisasi sistem pemungutan PAD. Menurutnya, selama ini sebagian proses perhitungan dan pengambilan PAD masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi tidak optimal.

‎"Ke depan kita akan maksimalkan digitalisasi. Selain itu, kualitas perhitungan dan pengawasan juga akan ditingkatkan agar pendapatan daerah bisa bertambah, terutama dari Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah," ujarnya.

‎Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiyawan, menjelaskan bahwa kemandirian daerah sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola pendapatan, belanja, dan kualitas penggunaan anggaran.

‎Secara teori, kata dia, daerah seharusnya mampu memaksimalkan pendapatan sehingga memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai belanjanya.

‎"Namun sampai hari ini kemampuan keuangan sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD)," kata Agus.

‎Ia menambahkan, di Provinsi Lampung, tingkat kemandirian keuangan daerah baru terlihat pada level provinsi. Sementara untuk kabupaten/kota, hanya Kota Bandar Lampung yang dinilai mendekati kategori mandiri.

‎"Untuk tingkat kabupaten/kota, yang mendekati mandiri hanya Kota Bandar Lampung. Daerah lainnya masih cukup tertinggal," ujarnya.

‎Menurutnya, untuk mencapai kemandirian fiskal, pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD hingga mencapai batas ideal.

‎Meski rata-rata capaian pendapatan daerah sudah cukup tinggi, ruang belanja pemerintah daerah masih relatif sempit.

‎Karena itu, daerah perlu mencari potensi sumber pendapatan baru yang sesuai dengan karakter ekonomi masing-masing wilayah.

‎"PAD harus didesain sesuai struktur ekonomi daerah. Kalau tidak bisa dari sektor konsumsi, maka harus mencari potensi lain dari sumber daya yang ada," jelasnya.

‎Agus juga menilai kemampuan daerah dalam memanfaatkan kewenangan perpajakan daerah atau local taxing power masih relatif lemah.

‎Saat ini, total dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk seluruh pemerintah daerah di Lampung mencapai sekitar Rp20 triliun. Namun jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong peningkatan skala ekonomi daerah secara signifikan.

‎"Tantangannya adalah bagaimana belanja daerah dapat memberikan efek domino bagi peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan PAD," pungkasnya. (*)