Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat koordinasi penanganan sungai pascabanjir yang melanda Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat (6/3/2026) lalu.

Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Lampung Lesty Putri Utami.

Kemudian Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji - Sekampung, Balai Cipta Karya, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemprov Lampung.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan sejumlah keluhan terkait penanganan sungai yang menurutnya menjadi kewenangan BBWS Mesuji - Sekampung, bukan pemerintah daerah.

Eva mengatakan dirinya telah beberapa kali mendatangi pihak BBWS untuk membahas persoalan sungai, kali, dan irigasi yang ada di Kota Bandar Lampung.

"Saya sudah beberapa kali mendatangi pihak Balai, bahkan saya sendiri yang datang langsung ke Balai. Sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya," kata Eva dalam rapat tersebut.

Menurutnya, berdasarkan kewenangan yang ada, pengelolaan sungai bukan merupakan tugas pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab BBWS.

"Yang namanya sungai, kali, dan irigasi yang ada di kota maupun kabupaten itu bukan wewenang daerah, itu wewenang Balai," ujarnya.

Eva mengaku sempat menawarkan bantuan pembiayaan agar penanganan sungai dapat segera dilakukan.

"Saya bilang, kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai. Mau diluruskan, dibengkokkan, atau diapakan, itu Balai yang lebih paham," jelasnya.

Selain itu, Eva juga menyinggung keberadaan rumah warga di bantaran sungai yang menurutnya sudah banyak ditertibkan oleh pemerintah kota.

Ia juga menilai persoalan banjir tidak seharusnya hanya disorot pada Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan saja.

Menurutnya, beberapa daerah lain di Provinsi Lampung juga mengalami persoalan banjir.

"Kenapa cuma satu daerah yang disudutkan? Harusnya semua duduk bersama, karena ini bukan hanya masalah satu daerah," katanya.

Eva juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran pihak Balai di lapangan saat terjadi persoalan banjir.

Ia mencontohkan saat terjadi persoalan di kawasan Rajabasa yang merupakan jalan nasional.

"Pernah malam-malam datang, tapi hanya duduk diam. Ketika saya tanya solusinya bagaimana, mereka bilang tidak bisa bicara apa-apa," ujarnya.

Meski demikian, Eva menegaskan Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap berupaya melakukan berbagai langkah penanganan banjir meskipun sejumlah titik bukan menjadi kewenangan pemerintah kota.

Ia menyebut sejumlah satuan tugas dari berbagai organisasi perangkat daerah telah bekerja di lapangan siang dan malam.

"Kita punya satgas dari Lingkungan Hidup, Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan PU. Semua turun ke lapangan. Kita sudah lakukan semaksimal mungkin," katanya.

Eva juga menegaskan banjir yang terjadi tidak sepenuhnya bisa disalahkan kepada pemerintah daerah karena dipicu oleh curah hujan tinggi.

"Hujan itu dari Tuhan. Masa kita yang disalahkan karena hujan turun," ujarnya.

Meski demikian, Eva memastikan pemerintah kota tetap memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir.

Ia juga menegaskan pembangunan dan pertumbuhan usaha di Kota Bandar Lampung tidak bisa dihentikan hanya karena kekhawatiran terhadap banjir, mengingat sektor usaha menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau makin banyak usaha di Bandar Lampung, kota ini juga makin berkembang dan PAD makin kuat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Eva juga menyinggung rencana pembangunan embung yang sebelumnya telah dibahas bersama pemerintah provinsi.

Namun hingga kini, rencana tersebut belum memiliki kepastian karena masih menunggu keputusan dari pihak terkait.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya menangani persoalan sampah yang sering disebut sebagai salah satu penyebab banjir.

"Kalau sampah di jalan-jalan sudah bersih. Memang di tempat pembuangan sampah masih banyak, tapi insyaallah tahun 2026 ini akan ada bantuan pengolahan sampah untuk Bandar Lampung," ujarnya.

Eva berharap seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dapat bekerja sama dalam menangani persoalan banjir agar tidak saling menyalahkan.

"Kita harus sama-sama guyub. Kalau semua bekerja sama, insyaallah masalah banjir bisa diselesaikan bersama," pungkasnya. (*)