Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, Benny Karya Limantara menilai terungkapnya aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan bentuk kejahatan ekologis yang menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap lingkungan hidup.

Menurut Benny, praktik pertambangan emas tanpa izin yang diduga berlangsung di lahan perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara itu mencerminkan kegagalan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Ia menyoroti besarnya potensi keuntungan dari aktivitas tambang ilegal tersebut. Berdasarkan informasi dan perkiraan aparat kepolisian, tambang itu diperkirakan mampu menghasilkan sekitar Rp2,8 miliar per hari.

“Jika angka itu benar, maka dalam satu bulan nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Pertanyaannya sederhana, bagaimana aktivitas ekonomi sebesar itu bisa berlangsung cukup lama tanpa terdeteksi secara serius,” kata Benny saat dimintai tanggapan, Rabu (11/3/26).

Benny menjelaskan, aktivitas tambang ilegal tersebut diduga telah berlangsung sekitar satu setengah tahun dengan area penambangan mencapai ratusan hektare.

Kondisi itu menunjukkan bahwa persoalan tambang ilegal tidak bisa dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana ekonomi.

Menurutnya, praktik tersebut masuk dalam kategori kejahatan ekologis yang berdampak langsung terhadap sistem lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam aspek hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang kegiatan pertambangan tanpa izin.

Dalam regulasi tersebut, pelaku tambang ilegal dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun serta denda hingga Rp100 miliar.

Namun Benny menilai, ancaman hukum tersebut sering kali tidak memberikan efek jera apabila keuntungan yang diperoleh pelaku jauh lebih besar dibandingkan risiko hukumnya.

“Masalahnya sering kali bukan hanya pelaku di lapangan. Mereka biasanya hanya bagian paling bawah dari rantai ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.

Ia menyebut, dalam banyak kasus pertambangan ilegal, terdapat jaringan yang lebih luas di balik aktivitas tersebut, mulai dari pemodal, aktor ekonomi, hingga kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki kekuasaan.

Karena itu, Benny menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku lapangan saja. Aparat penegak hukum harus mampu menelusuri pihak yang sebenarnya memperoleh keuntungan terbesar dari aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Penegakan hukum harus berani menelusuri siapa beneficial owner dari kegiatan ini. Jika tidak, penindakan hanya akan menjadi rutinitas yang tidak menyentuh akar masalah,” tegasnya.

Ia juga menilai kasus tambang emas ilegal di Way Kanan memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, sulit membayangkan aktivitas penambangan dalam skala ratusan hektare dapat berlangsung lama tanpa adanya celah pengawasan atau pembiaran.

Selain merugikan negara dari sisi ekonomi, aktivitas tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan tanah, pencemaran air, hingga hilangnya fungsi ekologis kawasan.

“Kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat dan generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat,” kata Benny.

Ia menambahkan, penegakan hukum terhadap tambang ilegal seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan adanya pemulihan lingkungan serta perbaikan tata kelola sumber daya alam.

“Jika tidak, kasus tambang ilegal seperti ini hanya akan menjadi satu dari sekian banyak cerita tentang bagaimana kekayaan alam digali tanpa kendali, sementara kerusakan lingkungannya diwariskan kepada generasi berikutnya,” pungkasnya. (*)