Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Persoalan banjir yang kian meluas di Kota Bandar Lampung hingga merambah wilayah Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan serius. Kondisi tersebut dinilai berkaitan erat dengan persoalan tata ruang dan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Banjir yang terjadi pada 6 Maret lalu bahkan menelan korban jiwa. Tercatat tiga orang meninggal dunia, sementara sejumlah kawasan permukiman warga terendam air.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, menilai kondisi lingkungan di wilayah perkotaan saat ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Ia menyoroti berkurangnya ruang terbuka hijau yang kini banyak beralih fungsi menjadi kawasan bangunan dan permukiman.

“Iya, memang harus kita akui, hari ini ruang terbuka hijau (RTH) sangat kurang. Lahan pertanian dan persawahan banyak yang berubah menjadi perumahan. Daerah resapan air juga banyak yang berubah, atau akan berubah, menjadi mal dan sebagainya,” ujar Wahrul, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, alih fungsi lahan yang terjadi secara masif telah mengurangi daerah resapan air alami yang seharusnya mampu menahan limpasan air hujan. Akibatnya, ketika curah hujan tinggi, air dengan cepat mengalir ke kawasan permukiman dan memicu banjir.

Selain persoalan tata ruang, ia juga menyoroti sejumlah faktor lain yang turut memperparah kondisi tersebut, seperti pengelolaan limbah yang kurang baik, saluran drainase yang tersumbat sampah, hingga pendangkalan sungai.

Meski demikian, Wahrul mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh instansi teknis dalam upaya mengurangi potensi banjir, termasuk perbaikan sistem drainase serta pengerukan sungai di sejumlah titik.

“Saya sudah melihat bagaimana Balai-balai dan PUPR ini menjalankan perannya untuk mengantisipasi banjir, seperti melakukan perbaikan drainase dan pendalaman sungai di berbagai titik,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak. Ia menilai persoalan tersebut harus ditangani secara bersama melalui sinergi antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten, instansi pengelola sungai, serta masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan ketika bencana terjadi, melainkan memperkuat kerja sama dalam mencari solusi jangka panjang bagi persoalan banjir dan kerusakan lingkungan.

“Bukan saatnya menyalahkan siapa pun. Prinsipnya adalah bagaimana kita semua, baik pemerintah kabupaten, pemkot, BBWS, maupun masyarakat, bersatu dan berniat baik untuk membantu masyarakat mengurai persoalan banjir ke depan serta menyelamatkan lingkungan kita,” tegasnya. (*)