Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah pusat secara resmi melakukan kick off pembangunan pembatas Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan beberapa desa penyangga sebagai upaya memitigasi konflik manusia dan satwa liar, Kamis (26/3/2026).

Pembangunan pembatas tersebut menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun di wilayah tersebut.

Saat dimintai keterangan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa usulan pembangunan pembatas sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah pusat sejak November 2025.

"Minta bantuan kepada pemerintah pusat untuk pembatas antara TNWK dan desa sekitarnya itu di tahun 2025 November. Kami sih waktu itu hanya meminta 11 kilometer gitu, 11 kilometer," kata Mirza.

Namun, lanjutnya, Presiden menilai bahwa pembangunan pembatas sepanjang 11 kilometer tidak akan mampu menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut.

"Konflik terus berkepanjangan, Presiden melihat kalau hanya 11 kilometer tidak akan selesai masalahnya. Apalagi beliau tahu ini sudah terjadi dari 43 tahun yang lalu, sudah banyak memakan korban, menghambat pertumbuhan ekonomi desa-desa sekitar, ya mencekam ya intinya. Harus selesai gitu, harus kalau ada satu solusi harus segera diselesaikan. Maka alhamdulillah atas keinginan Pak Presiden, beliau buat 138 kilometer, 138 kilometer tembok pembatas ini gitu," jelasnya.

Mirza juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas perhatian khusus terhadap Taman Nasional Way Kambas yang dinilai menjadi prioritas dibandingkan taman nasional lainnya di Indonesia.

"Jadi kita berterima kasih kepada Bapak Presiden, apresiasinya beliau memberikan perhatian khusus di antara 50-an Taman Nasional ini kepada TNWK Lampung," ujarnya.

Lebih lanjut, Mirza menekankan bahwa pembangunan pembatas tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa penyangga yang selama ini terdampak konflik.

"Tentunya pasti begitu ya. 27 desa ini harus dipahami sedikit banyak karena ada konflik ini akan banyak mengalami masalah dengan pertumbuhannya. Ada yang nanam singkong, nanam padi, nanam jagung di sekitar 135 kilometer ini kan nggak bisa maksimal selama 43 tahun ini. Setelah ditutup, bisa maksimal," katanya.

Selain itu, ia juga menyebutkan adanya potensi pengembangan komoditas baru di desa-desa tersebut setelah konflik dapat diminimalisir.

"Belum lagi tadi ada komoditas-komoditas baru, ada madu, ada serai, dan lain-lainnya yang bisa diintegrasikan gitu. Kami akan fokus bagaimana mengobati 27 desa ini untuk bisa tumbuh jauh lebih cepat," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran besar guna menangani konflik manusia dan gajah yang terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur.

Dana Bantuan Presiden (Banpres) dengan nilai kurang lebih Rp839 miliar akan digunakan untuk pembangunan pagar pembatas, kanal, serta program restorasi ekosistem.

Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi permanen terhadap konflik manusia dan gajah yang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 27 desa penyangga kawasan Taman Nasional Way Kambas. (*)