Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Keuangan mencatat minat pemerintah daerah (Pemda) mengajukan pinjaman pembiayaan infrastruktur meningkat pada awal tahun 2026.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan hingga Februari 2026 jumlah pengajuan pinjaman dari Pemda tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ia menambahkan, hingga saat ini terdapat sekitar 26 hingga 27 pemerintah daerah yang telah mengajukan pinjaman pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sementara berdasarkan Laporan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) per 31 Desember 2025 yang diakses Kupastuntas.co pada Selasa (7/4/2026), ada 7 Pemda di Provinsi Lampung yang masih memiliki utang di PT SMI.

Yakni, Pemkab Lampung Tengah memiliki utang ke PT SMI tahun 2024 sebesar Rp63.458.700.833, dan tahun 2025 bertambah menjadi Rp81.796.777.370.

Pemkot Bandar Lampung memiliki utang ke PT SMI tahun 2024 sebesar Rp114.481.178.966, dan tahun 2025 berkurang menjadi Rp65.509.182.386.

Pemkab Tulangbawang Barat memiliki utang ke PT SMI tahun 2024 sebesar Rp50.943.201.916, dan tahun 2025 berkurang menjadi Rp38.576.915.714.

Pemkab Lampung Selatan memiliki utang ke PT SMI tahun 2024 sebesar Rp55.309.839.749, dan tahun 2025 berkurang menjadi Rp33.239.394.647.

Pemkab Lampung Utara memiliki utang ke PT SMI tahun 2024 sebesar Rp62.835.480.041, dan tahun 2025 berkurang menjadi Rp32.727.378.840.

Pemkab Tanggamus memiliki utang ke PT SMI tahun 2024 sebesar Rp59.620.423.797, dan tahun 2025 berkurang menjadi Rp32.094.232.946.

Serta Pemkab Lampung Barat memiliki utang ke PT SMI tahun 2024 sebesar Rp34.198.315.640, dan tahun 2025 berkurang menjadi Rp16.382.729.564.

Ada pula Pemprov Lampung yang berutang ke Bank Jawa Barat (BJB) pada tahun 2026 ini sebesar Rp1 triliun. Penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 17 ruas jalan.

Serta Pemkab Tulang Bawang yang meminjam ke Bank Lampung pada tahun 2026 ini sebesar Rp43 miliar. Dana pinjaman tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan kualitas jalan di wilayah setempat. (*)