Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencatat realisasi pendapatan daerah pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp235.438.232.532,14. Angka tersebut berasal dari total target anggaran sebesar Rp943.219.071.381,37, atau setara dengan capaian 24,96 persen.

Capaian itu menunjukkan bahwa hingga tiga bulan pertama tahun anggaran berjalan, pendapatan daerah masih berada di kisaran seperempat dari target yang telah ditetapkan. Meski demikian, pemerintah daerah menilai realisasi tersebut masih dalam jalur yang sesuai dengan perencanaan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lampung Barat, Sumadi, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan optimalisasi pendapatan dari berbagai sektor guna meningkatkan capaian pada triwulan berikutnya.

Menurut Sumadi, kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah masih didominasi pendapatan transfer pemerintah pusat. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terus didorong agar dapat meningkat secara bertahap.

"Realisasi PAD pada Triwulan I tercatat sebesar Rp21.184.214.835,14 dari target Rp95.198.473.154,41, dengan capaian 22,25 persen. Angka ini mencerminkan bahwa potensi PAD masih perlu dioptimalkan, terutama dari sektor-sektor unggulan daerah," kata dia, Kamis (9/4/2026).

Pada komponen pajak daerah, realisasi mencapai Rp5.647.889.157,00 dari target Rp37.412.225.703,32, atau sebesar 15,10 persen. Capaian ini dinilai masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Sementara itu, retribusi daerah mencatat realisasi sebesar Rp10.694.269.704,00 dari target Rp45.208.889.511,00, dengan capaian 23,66 persen. Pemerintah daerah menilai sektor ini memiliki potensi yang cukup besar untuk terus didorong pada triwulan selanjutnya.

"Untuk komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasi tercatat sebesar Rp4.265.726.213,34 dari anggaran Rp5.972.469.064,00, dengan capaian cukup tinggi yakni 71,42 persen. Capaian ini menjadi salah satu indikator positif dalam pengelolaan aset daerah," jelasnya.

Namun demikian, pada pos lain-lain PAD yang sah, realisasi masih tergolong rendah. Hingga Triwulan I, capaian baru mencapai Rp576.329.760,80 dari target Rp6.604.888.876,09, atau sebesar 8,73 persen.

Di sisi lain, pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp210.505.734.197,00 dari anggaran Rp843.486.856.226,96, atau sebesar 24,96 persen, menunjukkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Secara rinci, pendapatan transfer dari pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp210.505.734.197,00 dari target Rp770.683.155.800,00, dengan capaian 27,31 persen. Dana ini mencakup berbagai komponen transfer yang menjadi penopang utama keuangan daerah.

"Sementara itu, pendapatan transfer antar daerah hingga Triwulan I belum menunjukkan realisasi. Dari total anggaran sebesar Rp72.803.700.426,96, capaian masih berada di angka 0,00 persen," jelasnya.

Pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasi tercatat sebesar Rp3.748.283.500,00 dari target Rp4.533.742.000,00, atau mencapai 82,68 persen. Seluruh realisasi tersebut berasal dari pendapatan hibah.

Adapun untuk pos dana darurat serta lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini belum terdapat realisasi atau masih berada di angka Rp0,00.

Sumadi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada, baik dari PAD maupun sumber lainnya. Ia berharap pada triwulan berikutnya realisasi pendapatan dapat meningkat signifikan sehingga target anggaran tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal. (*)