‎Kupastuntas.co, ‎Bandar Lampung - Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengingatkan seluruh pihak untuk segera menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino ekstrem yang diprediksi terjadi pada pertengahan 2026.

‎‎Fenomena yang kerap disebut sebagai “El Nino Godzilla” ini diperkirakan dapat memicu kekeringan parah dan berdampak serius terhadap sektor pertanian di Provinsi Lampung.

‎‎Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fauzi Heri, mengatakan pihaknya telah mengagendakan pemanggilan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung guna membahas langkah mitigasi.

‎‎“Kami sudah menjadwalkan akan memanggil Dinas Pertanian Provinsi Lampung pada Senin, 20 April 2026, untuk membahas langkah mitigasi El Nino ekstrem ini,” ujar Fauzi Heri, Senin (13/4/2026).

‎‎Ia mengungkapkan, berdasarkan prediksi BPBD dan BMKG, Lampung termasuk salah satu wilayah zona merah yang berpotensi mengalami kekeringan hebat.

‎‎“Ini bencana yang sudah terprediksi. Disebut ‘Godzilla’ karena potensi kekeringannya luar biasa,” katanya.

‎‎Sebagai daerah agraris, Fauzi mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya petani, dalam mengelola sumber daya air secara bijak.

‎‎“Seluruh pihak, terutama petani, harus mulai melakukan penghematan air. Jika resapan air mengering, maka sumur bor hingga debit air di waduk-waduk besar juga akan terdampak,” jelasnya.

‎‎Dalam upaya menjaga produktivitas pertanian, Komisi II DPRD Lampung mendorong penerapan pendekatan berbasis keilmuan, termasuk penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi minim air.

‎‎Menurut Fauzi, Dinas Pertanian perlu menyiapkan bibit unggul, seperti jagung atau padi varietas tertentu yang mampu tumbuh di lahan kering maupun dengan tingkat keasaman tanah tertentu.

‎‎“Penggunaan bibit yang tepat sangat penting. Ada varietas padi yang tahan terhadap air minim, ada juga yang membutuhkan banyak air. Ini harus disesuaikan,” imbuhnya.

‎‎Terkait infrastruktur pendukung, Fauzi mengakui bahwa fasilitas seperti sumur bor sebenarnya sudah cukup tersedia. Namun, kendala utama masih berada pada tingginya biaya operasional, khususnya kebutuhan listrik atau bahan bakar genset.

‎“Sarana pertanian sebenarnya sudah ada. Namun, persoalannya ada pada biaya listrik. Saat ini sudah ada nota kesepahaman dengan PLN agar jaringan listrik bisa menjangkau wilayah pertanian, sehingga dapat menekan biaya operasional petani,” lanjutnya.

‎‎Lebih lanjut, ia juga meminta Dinas Pertanian melakukan pemetaan struktur tanah di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan.

‎‎Pemetaan tersebut dinilai penting untuk memberikan panduan kepada petani, baik dalam menentukan percepatan masa tanam maupun melakukan alih komoditas ke tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering.

‎‎“Pada 20 April nanti, kami akan membahas secara menyeluruh, mulai dari prediksi cuaca hingga strategi menjaga produktivitas pertanian agar tidak mengalami penurunan signifikan,” pungkasnya. (*)