Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ada sebanyak 47.210 orang mampu yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ungkapan itu disampaikan Budi saat mengikuti rapat kerja di Komisi IX DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026), membahas data penerima bantuan BPJS. 

Budi menyebut adanya anomali setelah data mulai desentralisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Dengan adanya perapian data oleh BPS yang tersentralisasi ini, duduk ada Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes, kita lihat ada anomali," kata Budi.

Budi menyampaikan anomali tersebut berkaitan adanya bantuan pemerintah terkait BPJS yang tidak tepat sasaran. Ia menyebut bantuan itu harusnya untuk orang miskin.

"Bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk orang termiskin, ada juga 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS," ucap dia.

Budi lantas membeberkan temuan tersebut. Salah satunya adalah PBI. "Contoh PBI yang dibayarkan Kemenkes itu masih ada dari 96 jutaan itu masih ada 47 ribu (47.210) yang kurang tepat sasaran. Kalau saya boleh bercanda sedikit, Pak Kuntha Sekjen saya dulu itu masuk di situ," ucap dia.

Selanjutnya, data lebih besar ditemukan di bantuan PBU pemda dan PBPU-BP kelas 3. Budi menyebut ada ketidaktepatan pemberian bantuan hingga puluhan jutaan orang.

"Kemudian misalnya PBPU pemda, itu ada juga 35 juta (35.121.405) yang kita identifikasi berdasarkan data BPS yang kurang tepat sasaran, PBPU-BP kelas 3 itu ada juga 11 juta (11.424.141) yang kurang tepat sasaran," benernya.

Budi memastikan anomali tersebut akan dibenahi. Budi menyebut akan ada pengalihan bantuan dari yang warga lebih mampu.

"Pemerintah melihat demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan, jadi ada beberapa teman kita di desil 5 yang tidak bisa masuk PBI, lebih baik kita kurangi desil 10 yang 10 persen terkaya, kita hapus dia, kita alihkan kuota ke yang desil 5," jelas dia.

"Kita masih lihat masih ada lumayan besar nih puluhan juta dari data 159 juta yang belum tepat sasaran. Pemerintah begitu sudah ada integrasi data-data ini kita ingin mendistribusikan PBI ke orang yang berhak berbasis data BPS tadi," lanjutnya. (*)