Kupastuntas.co, Metro - Rapat Paripurna DPRD Kota Metro yang seharusnya menjadi forum formal penyampaian pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025 berubah menjadi arena ketegangan politik terbuka.

Sidang yang digelar di ruang paripurna DPRD, Senin (20/4/2026) sore itu dihujani interupsi dari seluruh fraksi hingga berujung aksi walkout dua anggota dewan.

Dua legislator yang memilih keluar dari ruang sidang adalah Ahmadi dan Basuki Rahmat. Keduanya menyatakan kekecewaan mendalam atas tidak hadirnya Bambang Iman Santoso dalam rapat penting tersebut.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ria Hartini itu sejatinya mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas LKPJ Wali Kota serta jawaban kepala daerah terhadap pandangan tersebut. Namun, absennya walikota memicu polemik sejak awal sidang dibuka.

Pantauan di lokasi, suasana ruang sidang berlangsung tegang. Seluruh fraksi DPRD secara bergantian melontarkan interupsi yang mempertanyakan ketidakhadiran wali kota dalam forum strategis tersebut.

Interupsi datang tanpa jeda, menciptakan dinamika sidang yang panas dan penuh tekanan politik. Sejumlah anggota dewan bahkan terlihat berdiri dari kursinya saat menyampaikan keberatan, menandakan tingginya eskalasi kekecewaan legislatif terhadap pihak eksekutif.

Dari total 25 anggota DPRD, sebanyak 21 hadir. Namun situasi semakin memanas setelah dua anggota memilih walkout, sehingga hanya tersisa 19 legislator yang melanjutkan jalannya sidang. Sementara empat anggota lainnya tercatat tidak hadir, yakni Subhan, Fahmi Anwar, Sudarsono, dan Wasis Riyadi.

Ketegangan memuncak ketika interupsi demi interupsi dilayangkan, mempertanyakan legitimasi moral dan etika politik atas ketidakhadiran kepala daerah dalam forum pertanggungjawaban publik tersebut.

Ahmadi, salah satu anggota yang walkout, menilai kehadiran wali kota meski secara virtual adalah hal yang prinsipil dalam forum sekelas paripurna LKPJ.

"Saya sepakat rapat diteruskan, asal wali kota ikut secara Zoom supaya pertanggungjawabannya jelas. Karena usulan saya tidak ditanggapi, saya walkout,” tegasnya.

Ia juga mengaku tidak mendapat informasi memadai sebelumnya terkait ketidakhadiran wali kota.

"Saya baru tahu tadi soal suratnya. Jadi saya tidak bisa banyak komentar. Tapi karena usulan saya tidak dipenuhi, saya memilih keluar,” lanjutnya.

Nada serupa disampaikan Basuki Rahmat. Meski tidak banyak berbicara, sikap walkout yang diambilnya menjadi sinyal keras adanya kekecewaan terhadap mekanisme komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

Di sisi lain, kursi eksekutif diisi oleh M. Rafieq Adi Pradana yang mewakili wali kota dalam rapat tersebut. Namun kehadiran wakil wali kota dinilai tidak cukup meredam kritik sebagian anggota dewan, terutama setelah gelombang interupsi dari lintas fraksi terus bergulir.

Sekretaris DPRD Kota Metro, Yahya Rachmat, menjelaskan bahwa ketidakhadiran wali kota bukan tanpa alasan. Ia menyebut adanya agenda nasional yang tidak bisa ditinggalkan.

“Pada 17 April 2026, ada surat bernomor 100.1.7/382/D01-01/2026 bersifat penting, terkait undangan kepada wali kota untuk menghadiri rapat koordinasi nasional bersama Menteri Pertanian di Jakarta,” ucapnya.

Meski demikian, alasan tersebut tidak sepenuhnya meredakan polemik. Sejumlah anggota DPRD menilai bahwa rapat paripurna LKPJ merupakan forum konstitusional yang seharusnya menjadi prioritas utama kepala daerah, terlebih menyangkut laporan kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Peristiwa ini menjadi sorotan tajam dalam dinamika politik lokal Kota Metro. Hujan interupsi dari hampir seluruh fraksi menjadi sinyal kuat bahwa persoalan ini bukan sekadar teknis kehadiran, melainkan menyentuh kepercayaan dan etika hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Hingga berita ini diterbitkan, Rapat paripurna DPRD Kota Metro masih berjalan. Namun, bayang-bayang interupsi yang nyaris merata dari seluruh fraksi, ditambah kursi kosong wali kota, menjadi simbol nyata bahwa relasi politik di Kota Metro sedang tidak baik-baik saja. (*)