‎Kupastuntas.co, Metro – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Metro melontarkan kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025.

Kritik tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRD, Roma Doni Yunanto, dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (20/4/2026) sore.

‎Dalam penyampaiannya, Roma Doni menegaskan bahwa Fraksi PKS menilai arah kebijakan Pemerintah Kota Metro saat ini mulai menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen pembangunan daerah.

‎“Kami melihat arah dan semangat kepemimpinan hari ini mulai jauh dari rel yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Visi Metro sebagai kota cerdas berbasis jasa dan budaya religius jangan hanya menjadi jargon,” tegasnya di hadapan forum sidang.

‎Meski demikian, PKS tetap memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan daerah yang berhasil mencapai 95,12 persen dari target APBD 2025.

Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk menutupi berbagai persoalan mendasar yang terjadi di tubuh birokrasi dan pelaksanaan pembangunan.

‎Roma Doni menyoroti kondisi birokrasi yang dinilai belum stabil. Ia bahkan menyebut indeks reformasi birokrasi yang mencapai angka 77,97 sebagai capaian yang tidak mencerminkan kondisi riil.

‎“Angka itu kami nilai semu. Faktanya, masih banyak jabatan strategis diisi oleh pelaksana tugas. Pergeseran jabatan yang terus terjadi justru membuat koordinasi dan komunikasi tidak berjalan efektif,” ujarnya.

‎Tak hanya itu, PKS juga menyinggung adanya indikasi disharmoni di internal pimpinan eksekutif yang dinilai turut memengaruhi kinerja pemerintahan.

‎“Belum lagi isu disharmoni antar pimpinan eksekutif, ini semakin memperlihatkan bahwa tata kelola birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

‎Di sektor pembangunan, kritik juga dilontarkan secara terbuka. Fraksi PKS mempertanyakan klaim capaian indeks pembangunan infrastruktur yang disebut melampaui target.

‎Menurut Roma Doni, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Ia mencontohkan masih banyaknya jalan rusak, penerangan jalan umum (PJU) yang belum optimal, hingga proyek trotoar di pusat kota yang tidak selesai tepat waktu.

‎“Kami mempertanyakan angka tersebut. Karena secara objektif, kondisi infrastruktur kita masih jauh dari kata baik. Bahkan ada pekerjaan trotoar yang tidak selesai dan persoalan tunda bayar,” katanya.

‎Selain itu, PKS juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 93,36 persen, atau menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

‎“Kinerja PAD ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah. Masih banyak sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal, termasuk dari sektor pajak dan retribusi,” paparnya.

‎Dalam pandangannya, PKS mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan pembenahan sistem, termasuk integrasi pengelolaan pendapatan guna menekan potensi kebocoran.

‎Tak hanya kritik, Fraksi PKS juga memberikan sejumlah rekomendasi. Mulai dari optimalisasi sektor parkir dan pengelolaan sampah, perbaikan PJU berbasis teknologi, hingga penertiban Pasar Pagi secara tegas namun tetap humanis.

‎Di bidang ekonomi, PKS menekankan pentingnya dukungan terhadap pelaku UMKM melalui bantuan permodalan dan pendampingan yang berkelanjutan.

“Kota Metro punya potensi SDM yang besar, tapi belum diiringi dengan peningkatan kesejahteraan yang optimal. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ucap Roma Doni.

‎Menutup penyampaiannya, ia menegaskan bahwa seluruh catatan yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen Fraksi PKS dalam mengawal jalannya pemerintahan.

‎“Kritik ini kami sampaikan sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan dalam membangun Kota Metro agar lebih baik ke depan,” tandasnya. (*)