Kupastuntas.co, Metro - Kritik keras kembali menggema dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro. Kali ini datang dari gabungan tiga fraksi yaitu Partai Golkar, Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang secara terbuka menguliti kinerja Pemerintah Kota Metro dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum tiga fraksi tersebut dibacakan oleh anggota DPRD, Sutikno yang menegaskan bahwa di balik sejumlah capaian yang disampaikan pemerintah, masih banyak persoalan mendasar yang justru dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Sutikno mengakui adanya capaian positif, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga indeks infrastruktur. Namun, ia menegaskan bahwa capaian angka tidak serta-merta mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Kami akan memberikan apresiasi lebih tinggi jika program-program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Faktanya, sampai akhir 2025 masih banyak kegiatan yang menimbulkan ketidakpuasan,” tegasnya di hadapan forum sidang paripurna, Senin (20/4/2026) kemarin.

Tiga fraksi menyoroti penurunan realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 95,12 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,29 persen. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal melemahnya kinerja pemerintah dalam mengelola potensi daerah.

“Kami minta pemerintah melakukan evaluasi, meningkatkan pengawasan, dan menghadirkan inovasi agar target pendapatan ke depan bisa tercapai maksimal,” ujar Sutikno.

Tak hanya itu, potensi kebocoran pendapatan dari sektor pajak dan retribusi juga disorot akibat lemahnya sistem pengawasan dan pencatatan yang belum terintegrasi. Sorotan paling tajam diarahkan ke sektor infrastruktur, khususnya penanganan banjir yang dinilai tidak terencana dengan baik.

Sutikno menyebut pembangunan drainase di sejumlah titik terkesan dilakukan tanpa perencanaan terintegrasi, sehingga justru memicu persoalan baru.

“Pembangunan drainase terkesan ‘yang penting selesai’. Tidak terhubung dari hulu ke hilir, sehingga genangan akan terus berulang dan anggaran terbuang percuma,” kritiknya.

Ia bahkan mencontohkan kondisi di Jalan Almuttaqin 2 Mulyojati sebagai bukti nyata lemahnya perencanaan pembangunan. Selain drainase, kondisi jalan rusak juga menjadi sorotan utama. Banyaknya jalan berlubang yang belum diperbaiki dinilai telah meresahkan masyarakat dan bahkan viral di media sosial.

“Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga meningkatkan risiko kecelakaan,” tegasnya.

Tak kalah memprihatinkan, kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) juga disebut terbengkalai di sejumlah titik. Lampu mati, pencahayaan minim, hingga perawatan yang tidak optimal menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan.

“Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin kita menghadapi kondisi ‘Metro Gelap’,” sindir Sutikno.

Di sektor kesehatan, tiga fraksi menyoroti angka stunting yang masih berada di angka 14,8 persen. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan gizi dan kesehatan anak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

“Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tapi juga berdampak pada kualitas SDM ke depan. Ini harus ditangani serius lintas sektor,” bebernya.

Selain itu, komitmen terhadap jaminan kesehatan nasional (JKN) juga diminta untuk diperkuat, termasuk memastikan ketersediaan anggaran agar seluruh masyarakat tetap tercover.

Kritik tajam juga menyasar sektor birokrasi. Tiga fraksi menyoroti masih banyaknya jabatan strategis yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), bahkan tidak jarang tidak sesuai aturan. Lebih jauh, mereka juga menyinggung dugaan pelanggaran dalam proses penurunan jabatan sejumlah pejabat yang dinilai tidak melalui mekanisme yang jelas.

“Kondisi ini berpotensi menghambat pengambilan keputusan dan menurunkan stabilitas organisasi. Jangan sampai karena ketidaksukaan, keputusan diambil semena-mena. Ini bisa berujung teguran dari pemerintah pusat,” kata dia.

Tak luput dari perhatian, persoalan pemberian THR pada pegawai BLUD yang dinilai tidak sesuai aturan juga disorot. Hal ini dianggap sebagai bentuk lemahnya kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan aset pendidikan yang belum tertib juga menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan masalah administratif di kemudian hari.

Menutup pandangannya, tiga fraksi menegaskan bahwa LKPJ seharusnya menjadi alat evaluasi, bukan sekadar formalitas tahunan.

“Kami berharap pembahasan lebih lanjut dapat menghasilkan rekomendasi yang benar-benar membawa perubahan bagi Kota Metro,” tandas Sutikno.

Rapat paripurna pun kembali memperlihatkan dinamika panas antara legislatif dan eksekutif. Kritik dari tiga fraksi ini menjadi penegasan bahwa publik tidak lagi melihat angka-angka semata, melainkan menuntut perubahan nyata di lapangan. (*)