‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menyayangkan insiden ditemukannya menu basi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok rentan di Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

‎Program MBG tersebut menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, pelaksanaannya menuai keluhan dari warga di 26 RT yang tersebar di tujuh Posyandu pada Senin (20/04/2026).

‎Warga mengeluhkan keterlambatan distribusi makanan. Menu yang seharusnya diterima pukul 10.30 WIB baru sampai sekitar pukul 16.30 WIB. Kondisi ini diduga menjadi penyebab menurunnya kualitas makanan hingga basi.

‎Kostiana menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh dianggap sepele, mengingat sasaran program merupakan kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi berkualitas dan aman.

‎Menurutnya, makanan basi berpotensi menimbulkan keracunan akibat kontaminasi bakteri, dengan gejala seperti mual, muntah, diare, dan kram perut. Bahkan, dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan dehidrasi berat serta berdampak pada kesehatan ibu hamil dan pertumbuhan janin.

‎"Meskipun makanan tersebut telah diganti sebagai bentuk kompensasi, kejadian ini tetap berbahaya apabila sempat dikonsumsi,” ujar Kostiana, Rabu (22/04/2026).

‎Kostiana mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya dalam aspek distribusi dan pengendalian mutu makanan.

‎Selain persoalan distribusi, Anggota Fraksi PDIP Lampung ini juga menyoroti kelayakan operasional dapur MBG.

Ia mengungkapkan bahwa saat insiden terjadi, dapur tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan indikator penting dalam menjamin kebersihan dan keamanan makanan.

‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses pengurusan SLHS masih berlangsung saat kejadian. Sertifikat tersebut baru diterbitkan sehari setelah insiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kostiana juga menyoroti data Satgas MBG Provinsi Lampung yang mencatat sebanyak 405 dapur MBG telah memiliki SLHS atau sekitar 37 persen.

‎Sekitar 180 dapur belum mengajukan sertifikat karena tergolong baru beroperasi. Sementara itu, sebagian dapur yang lainnya telah mengajukan masih belum menindaklanjuti rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

‎Kostiana mendorong seluruh pengelola dapur MBG yang belum memiliki SLHS agar segera melengkapi persyaratan. Menurutnya, dapur yang telah mengantongi sertifikat dinilai lebih terjamin dari sisi keamanan dan kelayakan.

‎Ia juga mengimbau agar pelaksanaan program MBG diawasi secara serius guna mencegah terjadinya masalah serupa di kemudian hari.

‎"Pengawasan harus diperketat. Jika perlu, tim turun langsung ke lapangan untuk memastikan standar layanan terpenuhi,” tegasnya. (*)