Kupastuntas.co, Metro - Proses seleksi terbuka (selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dan enam jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Metro kian memanas. Fraksi Gerakan NasDem Raya (GNR) DPRD Kota Metro secara terbuka melontarkan kritik keras, bahkan mencium adanya dugaan pengondisian terselubung dalam proses yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi dan merit system.

Sorotan tajam itu disampaikan Anggota Fraksi GNR, Deswan. Ia menilai sejak awal pembentukan Panitia Seleksi (Pansel), proses selter sudah meninggalkan sejumlah tanda tanya serius, baik dari sisi kepatutan, kepantasan, hingga kelaziman dalam tata kelola birokrasi.

“Ini bukan sekadar soal prosedur administratif. Kita bicara soal kepatutan dan kelaziman. Ketika ada kejanggalan sejak awal, publik wajar curiga ada pengondisian,” kata Deswan saat dikonfirmasi awak media, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, salah satu titik krusial yang patut dipersoalkan adalah komposisi pansel yang dinilai tidak lazim. Dalam sejumlah kasus selter di daerah lain, struktur pansel umumnya melibatkan Sekda sebagai figur sentral, baik sebagai ketua maupun bagian penting dari tim seleksi.

Namun di Kota Metro, justru terjadi sebaliknya. Pj Sekda tidak dilibatkan dalam pansel untuk seleksi eselon II, sementara untuk seleksi Sekda sendiri, komposisi pansel sepenuhnya diisi oleh unsur eksternal.

“Ini jadi pertanyaan besar. Kenapa Sekda justru tidak dilibatkan. Lalu kenapa untuk seleksi Sekda semuanya dari eksternal. Apakah ini masih dalam koridor kelaziman,” cetus kader NasDem tersebut.

Ia menilai, ketidakhadiran Sekda dalam pansel bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyangkut etika birokrasi dan persepsi publik terhadap independensi proses seleksi.

“Kalau bicara kepantasan, ini jelas janggal. Sekda adalah pejabat tertinggi ASN di daerah. Ketika dia tidak dilibatkan, maka ada kesan ada sesuatu yang sedang diatur,” ungkapnya.

Lebih jauh, anggota DPRD dari Dapil Metro Barat dan Metro Selatan itu juga menyoroti potensi konflik kepentingan yang bisa muncul jika komposisi pansel tidak disusun secara proporsional dan transparan. Menurut Deswan, dominasi unsur tertentu tanpa keseimbangan dapat membuka ruang intervensi terselubung.

“Jangan sampai pansel ini hanya formalitas. Secara struktur mungkin terlihat memenuhi unsur, tapi secara substansi bisa saja sudah diarahkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, selter jabatan strategis seperti Sekda dan eselon II bukan sekadar proses administratif, melainkan momentum penting dalam menentukan arah birokrasi ke depan. Karena itu, setiap tahapan harus bersih dari kepentingan sempit.

“Kalau dari awal sudah ada kesan tidak patut, tidak pantas, dan tidak lazim, maka hasilnya pun akan diragukan. Ini yang kita khawatirkan,” tegasnya.

Fraksi GNR pun meminta Pemerintah Kota Metro untuk membuka seluruh proses seleksi secara transparan, mulai dari pembentukan pansel, mekanisme penilaian, hingga hasil akhir.

“Kita tidak ingin nanti di ujung proses justru muncul sengketa. Lebih baik dikoreksi sejak awal daripada berujung pembatalan,” bebernya.

Hingga saat ini, proses selter diketahui telah memasuki tahap pengumpulan berkas administrasi dan akan dilanjutkan dengan tahapan assessment. Namun di tengah tahapan yang berjalan, bayang-bayang polemik terus membesar.

Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim seluruh proses telah sesuai aturan. Namun di sisi lain, kritik dari legislatif justru mengarah pada dugaan adanya skenario terselubung di balik layar.

Jika polemik ini tidak segera dijawab secara terbuka, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap proses seleksi akan runtuh. Lebih dari itu, hasil selter yang diharapkan melahirkan pejabat profesional justru berpotensi menjadi sumber konflik baru di kemudian hari. (*)