‎‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung Tengah, Budi Hadi Yunanto, menanggapi fenomena perbaikan jalan secara swadaya yang dilakukan masyarakat di sejumlah titik di Lampung Tengah. Ia menilai, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

‎‎Menurut Budi, inisiatif warga memperbaiki jalan secara mandiri menunjukkan tingginya kepedulian sekaligus menjadi sinyal bahwa kebutuhan infrastruktur, khususnya jalan, sudah sangat mendesak.

‎”Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya bagi pemerintah daerah Lampung Tengah, untuk menyikapinya secara serius,” ujar Politisi PKB Lampung ini, Kamis (23/04/2026).

‎‎Ia menjelaskan, masyarakat melakukan swadaya karena memiliki harapan besar terhadap infrastruktur jalan yang layak. Pasalnya, kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, perdagangan, hingga kesehatan.

‎‎Salah satu contoh terjadi di Kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung. Warga setempat melakukan perbaikan jalan kabupaten secara mandiri tanpa dukungan anggaran pemerintah.

‎‎Perbaikan dilakukan melalui pengumpulan donasi masyarakat yang mencapai Rp96.017.000, dengan pengerjaan awal berupa penghamparan batu pada ruas jalan penghubung Mujirahayu–Candirejo.

‎‎Budi menegaskan, ruas jalan tersebut memiliki peran strategis karena menjadi akses penghubung antar kecamatan hingga ke wilayah Lampung Utara.

‎”Ini harus menjadi atensi khusus pemerintah dalam rangka mempercepat perbaikan jalan yang rusak,” tegas Ketua GP Ansor Lampung itu.

‎‎Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran infrastruktur di Lampung Tengah yang dinilai masih minim, yakni sekitar Rp200 hingga Rp300 miliar. Dengan luas wilayah yang cukup besar, anggaran tersebut belum mampu menjawab seluruh kebutuhan pembangunan jalan.

‎‎Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting agar tersedia ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.

‎”Pemerintah daerah harus mampu mencari terobosan, baik melalui peningkatan PAD, kerja sama dengan investor, maupun skema pembiayaan lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal,” pungkasnya. (*)