Kupastuntas.co, ‎Bandar Lampung — Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandar Lampung, Sabtu (25/4/2026), dalam rangka memperkuat konsolidasi data bantuan sosial (bansos) bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta membahas program sekolah rakyat.

‎Dalam keterangannya, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan data bansos semakin akurat agar penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, kunjungan ini juga untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat bawah.

‎“Kami ke Pemkot Bandar Lampung untuk konsolidasi data dengan BPS, kemudian juga koordinasi terkait sekolah rakyat. Harapannya, ke depan data kita semakin solid dan dimutakhirkan secara bersama-sama,” ujar Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Gedung Semergou, Pemkot Bandar Lampung.

‎Ia menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci dalam mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, terutama agar bansos tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat.

‎Menurutnya, masih ditemukan penyaluran bansos yang belum tepat sasaran di Bandar Lampung akibat data yang belum sepenuhnya mutakhir. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan perbaikan secara bertahap dengan mengalihkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

‎“Kita akui secara jujur masih ada yang belum tepat sasaran. Maka, data akan kita mutakhirkan dan bantuan dialihkan kepada yang memenuhi kriteria,” katanya.

‎Selain itu, Kementerian Sosial juga mendorong digitalisasi bansos guna meminimalisir kesalahan data. Saat ini, program tersebut telah diterapkan di 42 daerah di Indonesia. Di Provinsi Lampung, Kota Metro menjadi salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan sistem tersebut.

‎Saifullah Yusuf menjelaskan, digitalisasi akan membantu mengidentifikasi tingkat kesalahan data serta mempercepat proses verifikasi, termasuk melalui pemeringkatan desil satu hingga sepuluh oleh BPS.

‎Ia juga menekankan pentingnya peran RT, RW, serta aparatur kelurahan dalam proses pemutakhiran data, mengingat kondisi sosial masyarakat yang bersifat dinamis.

‎“Data itu dinamis, setiap hari bisa berubah karena ada yang pindah, meninggal dunia, atau menikah. Oleh karena itu, yang paling mengetahui kondisi di lapangan adalah RT dan RW,” ujarnya.

‎Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, menyatakan bahwa pemerintah kota siap menindaklanjuti arahan dari Kementerian Sosial, termasuk melakukan pengecekan hingga tingkat kelurahan.

‎“Kami akan melakukan pengecekan ke kelurahan. Selanjutnya, Sekda akan mengoordinasikan tindak lanjut sesuai arahan dari Menteri Sosial. Yang jelas, bansos harus tepat sasaran dan tepat guna,” kata Deddy. (*)

‎

‎

‎