Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja untuk meninjau pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Baru, Lampung Selatan, Minggu (26/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target tanpa kendala berarti.

Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan seluas 9,5 hektare itu ditargetkan rampung pada Juli 2026 dan siap digunakan untuk tahun ajaran 2026/2027. Fasilitas ini akan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas mencapai 1.000 siswa.

"Untuk pengerjaannya sampai hari ini masih sesuai target, dan diharapkan Juli selesai,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menjelaskan, sebanyak 600 tenaga kerja dilibatkan dalam proses pembangunan guna mempercepat penyelesaian proyek. Secara nasional, program Sekolah Rakyat juga menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah.

Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pendidikan. 

"Karena sekolah Rakyat difokuskan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk anak jalanan dan mereka yang putus sekolah, " katanya.

Berbeda dengan sekolah pada umumnya, program ini tidak membuka pendaftaran secara umum. Pemerintah menggunakan pendekatan penjangkauan aktif berbasis data sosial ekonomi nasional untuk mengidentifikasi calon siswa.

"Yang ada adalah penjangkauan, kita tidak membuka pendaftaran,” jelasnya.

Selain menyasar anak, program ini juga melibatkan peran orang tua. Sebelum anak mengikuti kegiatan belajar, orang tua akan diajak berdiskusi untuk memastikan kesesuaian data serta mendapatkan pemahaman terkait program yang dijalankan.

"Dalam pelaksanaannya, kita Kementerian Sosial bertanggung jawab terhadap operasional dan data siswa, sementara Kementerian Pekerjaan Umum menangani pembangunan sarana dan prasarana. Dan program ini juga melibatkan dukungan dari BUMN, swasta, serta pemerintah daerah, " ungkapnya.

Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan hadir di lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia. Tahun ini, pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu siswa dapat mengikuti program tersebut, meningkat dari sekitar 16 ribu siswa pada tahun sebelumnya.

Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang terintegrasi dengan berbagai bantuan pemerintah. Orang tua siswa akan mendapatkan intervensi mulai dari bantuan sosial, jaminan kesehatan nasional, hingga pemberdayaan ekonomi melalui program koperasi.

"Ini adalah tanggung jawab bersama. Kami pastikan apa yang direncanakan bisa diselesaikan dengan baik,” tegasnya. (*)