Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar seremoni tahunan.

Momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dijadikan ajang evaluasi sekaligus penguatan arah kebijakan pelayanan yang lebih responsif dan adaptif.

Upaya tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Otda yang digelar di halaman Kantor Bupati Lampung Barat, Senin, 27 April 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Nukman, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, serta jajaran TNI, Polri, dan instansi vertikal.

Alih-alih hanya menjadi agenda rutin, peringatan kali ini menyoroti pentingnya peran otonomi daerah sebagai instrumen nyata dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan melalui pembacaan sejarah singkat otonomi daerah oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, M. Danang Harisuseno.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, dalam kesempatan itu, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah.

Dalam sambutan tersebut, ditegaskan bahwa hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah tidak hanya bersifat administratif, melainkan harus diwujudkan dalam kerja nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Parosil Mabsus juga menyampaikan bahwa tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjadikan otonomi daerah sebagai alat strategis untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, otonomi daerah tidak boleh berhenti pada aspek kewenangan semata, tetapi harus mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, cepat tanggap, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Otonomi daerah harus mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pelayanan publik dituntut semakin responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan warga,” ujar Parosil.

Selain itu, isu sinergi kembali menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah dituntut mampu berkolaborasi secara efektif dengan pemerintah pusat guna mempercepat realisasi program pembangunan serta menjawab tantangan yang terus berkembang di daerah.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan kemandirian dan inovasi. Pemanfaatan potensi lokal dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing daerah.

Tidak hanya itu, terdapat dua pilar strategis yang menjadi fokus utama, yakni penguatan kemandirian fiskal dan percepatan digitalisasi pemerintahan. Kemandirian fiskal dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pusat, sementara digitalisasi diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

Digitalisasi pemerintahan juga dipandang sebagai langkah konkret dalam membangun sistem pelayanan yang lebih akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi praktik birokrasi yang berbelit.

Usai membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Parosil Mabsus kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas layanan yang diberikan, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, dan transparansi.

Dengan demikian, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)