Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Persoalan banjir yang terus berulang di Kota Bandar Lampung kini didorong untuk ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan dan Kebijakan' di kampus IIB Darmajaya, Selasa (28/4/2026), para pemangku kepentingan sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, Ary Meizary, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan langkah komprehensif yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat.

"Banjir ini harus bisa diselesaikan secara komprehensif secara bersama-sama, " kata dia.

Senada, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengakui bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi persoalan tersebut. Ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak.

"Kalau kita kerja sendiri tidak bisa jalan. Harus ada dukungan dari semua pihak. Jangan hanya kami yang disalahkan, karena kami juga sedang mencari solusi,” ujarnya.

Dari sisi lingkungan, Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menyoroti pentingnya pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai salah satu solusi konkret untuk menekan risiko banjir.

"Perlunya ketegasan pemerintah dalam mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti tambang, " katanya.

Sementara itu, Kepala BBWS Mesuji-Sekampung, Elroy Koyari, menjelaskan bahwa penanganan sistem irigasi dan aliran sungai merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Ada bagian yang menjadi kewenangan kami, tapi ada juga yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Di sinilah pentingnya kolaborasi,” jelasnya.

Keterlibatan kalangan akademisi dari IIB Darmajaya, ITERA, Universitas Lampung (Unila), hingga Universitas Bandar Lampung (UBL) juga menjadi sorotan. Peran perguruan tinggi dinilai penting dalam menghadirkan solusi berbasis riset dan data ilmiah.

Hal ini diperkuat oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, yang menegaskan bahwa banjir di Bandar Lampung merupakan persoalan kompleks yang dipicu berbagai faktor, mulai dari curah hujan tinggi, kapasitas drainase yang belum optimal, penyempitan sungai, hingga alih fungsi lahan dan persoalan tata ruang.

"Banjir bukan sekadar persoalan musim, tetapi tantangan pembangunan yang harus ditangani secara terencana dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan dampak luas yang ditimbulkan banjir, mulai dari kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga menurunnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung mendorong penguatan normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase terpadu, rehabilitasi jaringan air, pengendalian tata ruang, serta peningkatan koordinasi lintas wilayah.

"Edukasi masyarakat juga penting. Penanganan banjir harus berbasis data dan melibatkan berbagai disiplin ilmu,” pungkasnya.

FGD ini menjadi penegasan bahwa solusi banjir di Bandar Lampung tidak cukup dengan langkah jangka pendek, melainkan membutuhkan roadmap besar yang terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen. (*)