Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyebut saat ini terjadi oversupply atau kelebihan lulusan guru. Setiap tahun, jumlah lulusan guru mencapai 490 ribu orang, sementara kebutuhan hanya sekitar 20 ribu.

Kemdiktisaintek berencana mengkaji ulang program studi (prodi) di perguruan tinggi atau universitas agar selaras dengan kebutuhan industri. Hal ini didasari tingginya angka lulusan dari sejumlah prodi yang tidak terserap di dunia kerja.

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap prodi di universitas agar lulusan dapat terserap secara maksimal. Selain itu, prodi yang tidak relevan juga berpotensi ditutup.

"Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi. Prodi akan kita pilih dan pilah, atau kalau perlu ditutup, untuk meningkatkan relevansi dengan kebutuhan ke depan. Itu yang akan kita susun bersama," kata Badri, Senin (27/4/2026).

Badri menambahkan, Kemdiktisaintek juga mengharapkan dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).

"Menurut kami di kementerian, ini perlu kebijakan bersama. Kami juga berharap dukungan dari PTPK dan para rektor agar ada kesepahaman dalam langkah ini," ujarnya.

Ia menyebut salah satu prodi yang mengalami kelebihan pasokan lulusan adalah kependidikan. Berdasarkan statistik pendidikan tinggi, sekitar 60 persen prodi berada di bidang ilmu sosial, dengan porsi terbesar pada prodi kependidikan atau keguruan.

"Setiap tahun, prodi keguruan meluluskan sekitar 490 ribu orang, sementara kebutuhan hanya 20 ribu," imbuhnya.

Badri juga menyinggung bahwa saat ini perguruan tinggi di Indonesia masih menggunakan pendekatan market driven strategy dalam membuka prodi, yakni membuka program studi yang diminati pasar.

"Saya bisa mengecek, misalnya pada 2028, kita berpotensi mengalami oversupply dokter jika kondisi ini dibiarkan, terutama jika menggunakan standar minimal World Bank. Apalagi masih terjadi maldistribusi tenaga medis di berbagai daerah," jelasnya.

Ia menegaskan, bonus demografi yang saat ini digaungkan harus diimbangi dengan penyesuaian pendidikan tinggi terhadap kebutuhan ekonomi masa depan.

"Kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar Indonesia menjadi negara maju tidak disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, tentu akan terjadi ketidaksesuaian," pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Selasa 28 April 2026 dengan judul “Lulusan Guru Alami Oversupply”