Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Jumlah warga Lampung yang mengadu nasib menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) hingga kini sebanyak 296.167 orang. Hal tersebut menjadikan Lampung sebagai provinsi terbanyak kelima nasional dalam pengiriman PMI.

Data itu disampaikan dalam website kp2mi.go.id milik Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dikutip Selasa (4/5/2026).

Dijelaskan bahwa dari jumlah PMI asal Lampung tersebut, diantaranya perempuan 222.044 orang dan laki-laki 74.123 orang. Dimana Kabupaten Lampung Timur merupakan yang paling banyak menyalurkan PMI yakni 111.615 orang.

Penempatan PMI dilakukan di 100 negara, dengan negara terfavorit adalah Taiwan berjumlah 136.791 orang. Sektor kerja informal paling banyak diminati oleh para PMI yaitu 188.442 orang atau 63,6 persen, sedangkan yang bekerja di sektor formal hanya 107.725 atau 36,4 persen. Pekerjaan PMI didominasi sebagai pembantu rumah tangga.

Di samping itu, terdapat 1.792 PMI asal Lampung mengajukan pengaduan. Sepuluh kategori pengaduan paling banyak antara lain, PMI ingin dipulangkan sebanyak 198 orang, PMI gagal berangkat (189), gaji tidak dibayar (126), putus hubungan komunikasi (120), biaya penempatan melebihi struktur biaya (117), meninggal dunia di negara tujuan (108), pekerjaan tidak sesuai PK (78), pemutusan hubungan kerja (78), penipuan peluang kerja (74), pmi sakit/rawat inap (74).   

Dari total jumlah pengaduan, yang dapat diselesaikan 81,25 persen, terima pengaduan 3,3 persen, penugasan validator oleh pimpinan 5,47 persen, klarifikasi 4,8 persen, penentuan unit kerja oleh pimpinan klarifikator 1,06 persen, validasi 0,39 persen, dan penugasan klarifikator oleh pimpinan 0,39 persen.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memastikan ratusan PMI asal Lampung yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi terpantau, menyusul meningkatnya tensi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mempengaruhi stabilitas wilayah tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Agus Nompitu, menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru terdapat sekitar 580 PMI asal Lampung yang bekerja di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya.

“Sebaran terbesar berada di Turki sebanyak 187 orang, kemudian Arab Saudi 169 orang, Uni Emirat Arab 119 orang, dan Kuwait 46 orang,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Selain itu, PMI asal Lampung juga tercatat bekerja di sejumlah negara lain seperti Bahrain, Qatar, Oman, Yordania, hingga Azerbaijan, meski jumlahnya relatif lebih sedikit.

Agus menegaskan, hingga saat ini tidak ada PMI asal Lampung yang tercatat bekerja di Iran.

“Berdasarkan data kami, tidak ada yang bekerja di Iran. Nanti akan kami koordinasikan kembali jika ada informasi dari BP2MI. Tapi sampai saat ini belum ada,” jelasnya.

Untuk penempatan tahun 2026, jumlah PMI asal Lampung yang berangkat ke kawasan tersebut masih terbatas, yakni sekitar 35 orang, dengan tujuan utama Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.

Dalam hal perlindungan, pemerintah telah membentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai leading sector, serta unit pelaksana di daerah melalui BP3MI.

“Sampai saat ini belum ada laporan atau hasil pemantauan dari kementerian maupun BP3MI terkait adanya PMI kita yang mengalami kondisi membahayakan di kawasan Timur Tengah,” katanya.

Meski demikian, Disnaker Lampung terus melakukan koordinasi intensif dengan BP3MI untuk memantau perkembangan situasi, terutama di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung di sejumlah negara.

Agus menambahkan, pemerintah pusat juga masih memberlakukan pembatasan penempatan ke wilayah tertentu demi menjaga keselamatan PMI.

“Kita terus memantau karena memang ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk keamanan pekerja migran kita,” ujarnya.

Ia mengimbau keluarga PMI di Lampung agar tetap tenang dan aktif berkomunikasi dengan anggota keluarga di luar negeri, serta berkoordinasi dengan BP3MI jika membutuhkan informasi atau bantuan.

“Kami minta keluarga tetap tenang, terus memonitor, dan berkoordinasi dengan BP3MI. Berikan kepercayaan kepada pemerintah, karena saat ini sudah ada kementerian khusus yang menangani perlindungan pekerja migran,” pungkasnya. (*)