‎Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus bergerak mencari dukungan pemerintah pusat guna memperkuat program pelayanan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah konkret dilakukan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, melalui audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

‎Pertemuan tersebut tidak sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi upaya Pemkab Lampung Barat memperjuangkan sejumlah program prioritas yang dinilai mendesak untuk direalisasikan di daerah.

Dalam audiensi itu, Parosil membawa berbagai usulan strategis mulai dari sektor pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

‎Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran penting Kementerian Sosial RI, di antaranya Menteri Sosial, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), Direktur Jenderal, serta Sekretariat Sekolah Rakyat.

Kehadiran para pejabat kementerian itu dimanfaatkan Pemkab Lampung Barat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan masyarakat di daerah.

Salah satu usulan utama yang disampaikan ialah pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lampung Barat.

Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak yang berada di wilayah terpencil dan membutuhkan dukungan pendidikan dari pemerintah.

‎Menurut Parosil, keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting untuk memastikan seluruh anak di Lampung Barat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak tanpa terkendala faktor ekonomi.

Pemerintah daerah menilai program tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

‎Selain pendidikan, Pemkab Lampung Barat juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan anak.

Dalam audiensi itu, pemerintah daerah mengusulkan adanya kegiatan sosialisasi perlindungan anak di tingkat kecamatan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan kekerasan serta perlindungan hak-hak anak.

‎Usulan lain yang turut disampaikan yakni bantuan kendaraan operasional untuk mendukung pelayanan sosial di lapangan.

Ketersediaan kendaraan dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, dapat berjalan lebih maksimal dan cepat.

‎Tidak hanya itu, Pemkab Lampung Barat juga mengajukan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas sekaligus mempermudah aktivitas sehari-hari mereka.

‎Perhatian terhadap penanganan kesehatan mental juga menjadi fokus pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Pemkab Lampung Barat turut mengusulkan fasilitas rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) agar pelayanan terhadap pasien ODGJ di daerah dapat lebih optimal dan manusiawi.

‎Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Parosil turut membawa usulan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP/KUBE).

Program itu ditujukan untuk memperkuat ekonomi keluarga dan membantu masyarakat memiliki usaha mandiri yang berkelanjutan.

‎Selain bantuan usaha, pemerintah daerah juga mengusulkan pengembangan usaha pengolahan kopi. Langkah tersebut dinilai strategis mengingat Lampung Barat merupakan salah satu daerah penghasil kopi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sektor unggulan ekonomi masyarakat.

‎Melalui pengembangan usaha pengolahan kopi, pemerintah berharap nilai jual hasil perkebunan masyarakat dapat meningkat.

Dengan demikian, para petani dan pelaku usaha kecil di Lampung Barat tidak hanya menjual hasil panen mentah, tetapi juga memperoleh keuntungan lebih melalui produk olahan.

‎Dalam audiensi itu, Parosil juga menyoroti persoalan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang saat ini banyak berstatus nonaktif.

Ia meminta dukungan pemerintah pusat agar kepesertaan masyarakat tersebut dapat diaktifkan kembali sehingga pelayanan kesehatan tetap bisa diakses masyarakat kurang mampu.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berupaya menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami berharap dukungan dari pemerintah pusat agar berbagai usulan ini dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Parosil Mabsus.

‎Selain berbagai program sosial dan ekonomi, Pemkab Lampung Barat juga mengusulkan pembangunan pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Pekon Wates sebagai bagian dari pelayanan sosial berbasis kebutuhan masyarakat.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lampung Barat, Aliyurdin, berharap seluruh usulan yang disampaikan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Audiensi tersebut berlangsung lancar dan mendapat respons positif dari Kementerian Sosial RI, sehingga pemerintah daerah optimistis berbagai program yang diusulkan dapat segera ditindaklanjuti. (*)