Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Provinsi Lampung terus menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.

Di tengah tantangan cuaca, ancaman organisme pengganggu tumbuhan, hingga penurunan produksi di sejumlah daerah lain, Lampung justru mampu mencatat tren peningkatan produksi padi dan beras secara konsisten.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, Tin Latifah dalam rapat koordinasi peningkatan produksi pangan Provinsi Lampung yang digelar di Gedung Pusiban, Selasa (26/5/2026).

Dalam paparannya, Tin Latifah menegaskan bahwa Lampung kini menjadi salah satu daerah kunci dalam mewujudkan target swasembada pangan nasional yang telah dicanangkan Presiden RI.

Bahkan, pemerintah pusat memberikan target lebih besar kepada Lampung karena dinilai memiliki kemampuan dan potensi besar menopang kebutuhan pangan nasional.

"Lampung dipercaya menjadi pen-support utama, tulang punggung tercapainya swasembada pangan nasional," ujarnya.

Capaian sektor pertanian Lampung disebut terus menunjukkan tren positif. Pada 2024, produksi padi Lampung mencapai 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG).

Angka tersebut diproyeksikan melonjak menjadi 3,2 juta ton pada 2025 atau naik sekitar 16,5 persen dan menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah produksi padi di Lampung.

"Untuk produksi beras, Lampung juga mengalami peningkatan bertahap. Pada 2023 produksi beras tercatat sekitar 1,5 juta ton, meningkat menjadi 1,6 juta ton pada 2024, dan diprediksi kembali naik menjadi 1,8 juta ton pada 2025," jelasnya.

Peningkatan tersebut membuat kontribusi Lampung terhadap produksi pangan nasional semakin besar. Saat produksi nasional turun dari 31 juta ton menjadi 30,6 juta ton pada 2024, kontribusi Lampung justru meningkat dari 5 persen menjadi 5,11 persen.

"Ini menunjukkan Lampung tetap mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah kondisi nasional yang mengalami penurunan," katanya.

Berdasarkan evaluasi sementara Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Lampung periode Januari hingga Juni 2026 diperkirakan masih tumbuh positif sebesar 5,51 persen.

Namun capaian tersebut tetap bergantung pada keberhasilan musim tanam dan kondisi cuaca dalam beberapa bulan ke depan.

Tin Latifah menegaskan, produktivitas pertanian harus dijaga agar tidak terganggu serangan OPT maupun kekeringan yang dapat mengganggu hasil panen.

"Sebagian besar provinsi lain ada yang merah atau mengalami defisit. Tapi Lampung tetap bertahan positif 5,51 persen. Ini luar biasa," ujarnya.

Tak hanya produksi, luas tambah tanam padi di Lampung juga mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan evaluasi Oktober 2025 hingga April 2026, luas tanam padi Lampung tumbuh 5,42 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian itu menempatkan Lampung di posisi empat besar nasional untuk pertumbuhan luas tanam positif.

Meski demikian, pemerintah pusat meminta seluruh daerah di Lampung tetap meningkatkan kinerja, terutama menghadapi musim tanam kedua pada Mei hingga September yang dinilai menjadi fase krusial dalam pencapaian target nasional.

Pemerintah menargetkan capaian luas tanam pada Mei mencapai 80.005 hektare. Tin Latifah juga menyoroti kecenderungan turunnya capaian tanam saat musim libur.

"Kalau musim libur biasanya capaian tanam ikut turun. Entah petaninya yang libur atau petugasnya yang libur mencatat," ujarnya.

Dalam evaluasi per kabupaten, masih terdapat beberapa daerah yang menyumbang defisit luas tanam.

Kabupaten Lampung Timur menjadi penyumbang defisit terbesar dengan selisih 3.228 hektare, disusul Way Kanan 1.129 hektare, Tulang Bawang Barat 785 hektare, dan Tanggamus 42 hektare.

Untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan, pemerintah pusat menargetkan luas tanam di Lampung mencapai 850 ribu hingga 1 juta hektare pada tahun ini. 

"Guna mendukung target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,4 triliun untuk sektor pertanian Lampung," katanya.

Anggaran itu mencakup berbagai program strategis seperti bantuan cetak sawah baru, rehabilitasi irigasi perpipaan, bantuan benih padi untuk 119 ribu hektare, pengendalian OPT, bantuan jagung seluas 1.000 hektare, hingga pengembangan kedelai dengan nilai dukungan mencapai Rp69,9 miliar.

Namun Tin Latifah menegaskan seluruh bantuan tersebut tidak akan dapat disalurkan apabila pemerintah daerah tidak aktif mengusulkan program yang dibutuhkan.

"Bantuan tidak akan sampai kalau tidak diusulkan. Harus diusulkan, diverifikasi, divalidasi, baru kemudian disalurkan," tegasnya. (*)