Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh kabupaten/kota agar menjalankan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target kegiatan atau bersifat seremonial.

Hal itu disampaikan Jihan saat menghadiri Rapat Pleno Pelaksanaan Program Kerja TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Jihan, keberhasilan TPAKD tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari hasil yang dirasakan masyarakat, seperti penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, serta meningkatnya kapasitas UMKM.

"Fokus utama TPAKD adalah outcome. Jangan hanya melaksanakan program sebagai seremonial atau sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar berpatokan pada hasil yang ingin dicapai untuk masyarakat," tegasnya.

Jihan mengatakan, percepatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan di Lampung telah mencapai 80,51 persen, sementara tingkat literasi keuangan masih berada di angka 66,46 persen.

Menurutnya, TPAKD perlu melakukan berbagai inovasi agar akses layanan dan edukasi keuangan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.

"Akses pelayanan keuangan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. TPAKD menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya," kata Jihan.

Ia juga mendorong penguatan sejumlah program strategis, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah, program Desa Perkasa, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, melaporkan bahwa sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.

Selain itu, TPAKD juga menyelenggarakan 25 kegiatan business matching, dengan sekitar 60 persen kegiatan difokuskan untuk mendukung pelaku UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.

Otto menjelaskan, program TPAKD turut diselaraskan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Desaku Maju yang dipadukan dengan Desa Perkasa untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, desa wisata hingga industri kreatif.

Pada 2026, TPAKD menetapkan tiga program prioritas, yaitu Agrifuture Lampung untuk meningkatkan minat generasi muda di sektor pertanian, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, serta Siger Preneur Lampung yang difokuskan pada pengembangan wirausaha muda.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Lampung berharap program TPAKD dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung. (*)