‎Kupastuntas.co, ‎Bandar Lampung - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mendorong pelaksanaan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 yang akan digelar Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak sekadar menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

‎‎Politisi PKB yang akrab disapa Abas itu menilai euforia Piala Dunia merupakan momentum besar yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perputaran ekonomi daerah.

‎‎"Kami mendukung penuh kegiatan nobar Piala Dunia 2026 ini. Ini momentum besar yang tidak boleh disia-siakan. Harus ada dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ujar Abas, Senin (22/6/2026).

‎‎Menurutnya, pelaksanaan nobar perlu dirancang secara matang dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari pelaku UMKM, dunia usaha, badan usaha milik daerah (BUMD), organisasi kemasyarakatan, komunitas kepemudaan, hingga lembaga pendidikan.

‎‎Ia menegaskan, keterlibatan berbagai pihak tersebut penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas dan tidak hanya terpusat pada kelompok atau wilayah tertentu.

‎‎"Ini harus dirasakan juga oleh pelaku usaha di daerah, termasuk di kabupaten dan kota. Jangan sampai manfaatnya hanya dinikmati segelintir pihak," tegasnya.

‎‎Abas menilai, kegiatan nobar yang dikemas dengan baik dapat menjadi sarana promosi produk lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah menyiapkan konsep kegiatan yang mampu memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang.

‎‎Menurutnya, momentum Piala Dunia 2026 dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan daya saing produk lokal Lampung.

‎‎"Kalau ini dikelola secara serius, Piala Dunia bisa menjadi pintu masuk kebangkitan ekonomi lokal. Itu yang ingin kita dorong bersama," katanya.

‎‎Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung sudah menggelar kegiatan nobar Piala Dunia 2026 di Lapangan PKOR Way Halim, Bandar Lampung, sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. (*)